Dipercayakan Jokowi Jadi Wamen Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra: Saya Tak Gampang Dibohongi

Itu sedikit, dan kita butuh lebih. Masalahnya yang bisa kami gunakan untuj kepentingan ekonomi dab pembangunan yang HGU dan 30 persen itu.  Hutan bisa ada pelepasan kawasan tapi prosesnya panjang. Seperti hutan yang sudah ada penduduk tidak begitu saja bisa dilepas.

Padahal sudah siap untuk diredistribusi. makanya ini yg mau saya diskusikan dengan KLHK, coba kita cari solusi bersama. Mestinya tidak sulit karena ini termaksud program KLHK juga, program Jokowi.  Kementrian sekarang nggak punya visi misi, tugasnya melaksanakan visi misi Presiden. Visi misi presiden adalah, redistribusi 4,5 juta. Siapa yang bertugas melakukan itu , ya laksanakan tugas saja.

• Kaya Raya dan Punya Jet Pribadi, Sandra Dewi Takut Pamerkan Kekayaan: Takut Ditegur Sama Tuhan

Anda pernah bilang, regulasi juga yang jadi penghambat. Kebijakan apa yg dilakukan terkait regulasi?
Yang sekarang mau dicari mana yang bertolak belakang. Jangan disini ngegas disini ngerem. Ini kan harus balance. Ada yang mau cepet ada yang mau lambat. Nah kita cari balance nya dimana. Seperti naik motor, nggak bisa ngegas atau ngerem terus .

Ini yang harus dicari titik temunya dimana, karena kalau tidak ada titik temu kita berkejaran dengab waktu. Masalahnya lahan yang bisa kita olah untuk pembangunan itu ssngat terbatas dan kebutuhannya bnyak.
Selama kan tanah juga diduga menjadi sarana untuk spekulasi.

Misalkan ada yang punya tanah nggak dipake simpen aja terus. Nilainya naik. Karena apa? Ada pembangunan jalan dekat situ. Persoalannya adalah tanah milik pribadi pakai duit pribadi. Harganya tinggi melonjak. Yang bikin tinggi karena pembangunan jalan.

Pakai duit siapa? Duit pajak kita, masyarakat. Keuntungan dari itu mestinya harus ada regulasi dong. Supaya mereka tidak menjadikan tanah objek spekulasi. Kedua, katakanlah dalam pembangunan satu rumah atau satu gedung, harga tanahnya saja bisa 60-70 persen. Jadi cuma 40 sampai 30 persen yang benar-benar punya dampak pada sektor riil. Beli semen, tenaga kerja, beli baja, beli lampu, kabel, itu kan yang di sektor riil.

Jadi kalau kita belanja yang mengggerakkan ekonomi itu dari pemanfaatan tanah cuma di situ. Mestinya ada nilai pembatasan pada nilai harga tanah supaya ada balancing. Dengan dibesarkan di sektor riilnya. Supaya ada sektor riil bergerak.

Kalau tidak orang-orang yang semata-mata punya tanah, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja dapat keuntungan yang berlebihan. Itu yang mau kami balancing. Dan ini memang tidak mudah karena sudah puluhan tahun jadi kebiasaan. Masyarakat merasa normal. Di sisi lain kita juga perlu pertimbangan dampak lingkungan.Titik-titik masalah sudah kami ketahui tinggal carikan solusinya.

Terkait pindahnya ibukota nanti ke Kalimantan, kontribusi apa yang akan diwujudkan oleh Kementerian ATR?
Saya belum tahu persis karena belum dapat briefing.

Yang jelas tugas kami menyiapkan tata ruang supaya lebih baik. Dan memastikan alokasi lahan. Serta memastikan sekitarnya ada sistem back up. Karena kita nggak bisa kalau benar-benar dari nol nggak ada kehidupan di sana. Nah ini kan butuh kepastian hukum. Jadi tugas BPN hak atas tanah bagi segala pihak untuk menjamin pemanfaatan yang efektif.

Ada RUU yang menurut Anda menghambat karena belum diimplementasikan menjadi UU?

RUU Pertanahan mengisi kekosongan hukum yang belum diisi oleh UU Pokok Agraria. Kan perkembangan zaman sudah berubah. Kita butuh percepatan.Supaya pemanfaatan lahan bisa lebih adil dan efektif.

Bagaimana Anda membagi waktu dengan keluarga, dimana saat ini kesibukan Anda sebagai Wamen cukup menyita waktu.

Weekend saya kalau bisa tidak kerja. Kalau hari biasa saya berangkat jam 7 paling cepat pulang jam 7 malam dari kantor, kadang-kadang lebih bahkan harus menginap kalau harus ke lapangan. Kadang weekend juga ada acara di sini.

Terkait dengan Pak Jokowi yang melantik Anda, bagaimana yang Anda kenal selama ini?

Saya kira ini kesempatan terakhir untuk rakyat mendapat redistribusi tanah. Butuh komitmen sangat kuat dari pimpinan tertinggi negara ini untuk menjalankan program tersebut. Undang-undangnya sudah ada sejak tahun 1960. Tapi pas zaman Pak SBY mulai dan zaman Pak Jokowi mulai dimasukkan dalam program strategis bahkan. Nah kami yang menerjemahkannya dalam aksi.

• Kaya Raya dan Punya Jet Pribadi, Sandra Dewi Takut Pamerkan Kekayaan: Takut Ditegur Sama Tuhan

Bisnis ayam, sempat capim KPK, dan sekarang jadi Wakil Menteri, apa cita-cita Anda?