Eks Koruptor Dilarang Maju di Pilkada 2020

Politikus Partai Golkar itu mengatakan biaya untuk maju dan menang sebagai kepala daerah membutuhkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu Bamsoet menyangsikan pejabat daerah bekerja untuk rakyat.

"Bagaimana mungkin kita mengharapkan kerja-kerja para pemimpin daerah yang pro rakyat kalau biayanya sangat tinggi dan ketergantungannya ke partai politik sangat besar," ujar Bamsoet.

Dia memilih mengembalikan semua kepada masyarakat karena mereka telah melihat dan merasakan langsung manfaat atau kerugian sistem pemilihan kepala daerah langsung. "Kita kembalikan kepada masyarakat dan partai politik sebagai pengambil keputusan di parlemen," kata Bamsoet. (Tribun Network/sen/the/dit/mal)