Pilkada Tidak Langsung Setelah Tahun 2020

"Dari Partai (Nasdem), ini kan pilkada langsung ini baru keempat kalinya dilakukan, dan tentu perlu evaluasi. Tapi ketika evaluasi bukan berarti mundur, setback, kembali ke pilkada yang dipilih DPRD," kata Saan.

Jika pilkada langsung kemudian diubah menjadi pilkada tidak langsung, kata Saan, hal tersebut bukan bentuk evaluasi. Saan sepakat dengan pemikiran Tito yang menganggap pilkada langsung mengandung catatan kekurangan, seperti politik uang dan biaya politik yang tinggi. Oleh karena itu, kata Saan, evaluasi diarahkan guna menutup kekurangan yang ada.

"Misalnya, sistem pilkada tentang bagaimana penyelenggara, pengawasannya, partainya. Jadi harus ada kesadaran juga dari partai misalnya untuk menghindari politik mahar, untuk sepakat KPU, Bawaslu, Parpol, kandidat tak melakukan proses politik transaksional baik vertikal dengan partai maupun dengan masyarakat," ujar Saan.

Hal seperti itu perlu dibicarakan dengan serius dan melibatkan banyak pihak. Saan juga menegaskan evaluasi perlu menggunakan waktu yang panjang.

"Tidak mungkin waktu cepat ya, misalnya untuk 2020. Itu kan perlu pembicaraan serius antara semua kelompok kepentingan, KPU, Bawaslu, DPR, Pemerintah. Jadi tidak mungkin dalam waktu mepet dan tidak mungkin dievaluasi terburu-buru," kata dia. (Tribun Network/fik/gle/kps/mal/wly)