Editorial Tribun Manado

Ujian bagi Elite Minsel

Jangan sampai nafsu politik kedua kubu mengorbankan rakyat, bagaikan pepatah “Dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengahnya”.

andrew pattimahu/tribun manado
Pelantikan DPRD Minsel beberapa waktu lalu 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Perebutan kursi pimpinan alat kelengkapan DPRD Minahasa Selatan ternyata bergulir kencang dan semakin membesar. Dua kubu besar terbentuk dan hal ini bakal mengancam roda pemerintahan.

Adalah Golkar dan Nasdem, dua partai politik besar, yang tidak setuju dengan manuver parpol lainnya yang digawangi Fraksi PDI-Perjuangan, Demokrat, dan Primanas (Perindo dan Partai Amanat Nasional) dalam penyusunan komposisi personel AKD. Drama berikutnya, AKD terbentuk tanpa dihadiri personel Fraksi Golkar dan Nasdem.

Golkar dengan jumlah kursi 10 menjadi penguasa parlemen dan menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD. Bersama Nasdem, ada 14 personel di kubu ini. Adapun PDIP juga mendapatkan 10 kursi, ditambah 6 personel fraksi lainnya.

Jumlah yang hampir seimbang, apalagi bila dikait-kaitkan dengan kepala daerah, Bupati Tetty Paruntu dan Wakil Bupati Frangky Wongkar yang merupakan petinggi Golkar dan PDIP.

Aroma persaingan Golkar dan PDIP di daerah ini sebenarnya sudah hilang setelah Tetty bersama Frangky berpasangan dan memenangkan Pilkada 2015. Namun, jelang berakhirnya pengabdian Tetty yang telah memimpin dua periode, bara panas persaingan Golkar-PDIP kembali tersaji.

Pilkada 2020 sudah menggelinding. Mungkinkah persaingan jelang Pilkada 2020 ini merupakan benih yang mengawali kisruh di DPRD Minsel saat ini? Bisa saja demikian.

Sekwan DPRD Minsel Tidak Akan Proses Hasil Rapat AKD Versi 3 Fraksi

Namun, tak elok rasanya bila kisruh di DPRD ini dipertontonkan para elite politik dalam AKD yang notabene merupakan perangkat DPRD dalam bersentuhan langsung dengan kepentingan roda pemerintahan dan kebutuhan warga.

Apa jadinya, misalnya dalam pembahasan anggaran kesehatan atau pendidikan, kedua kubu tak sepakat dan tarik menarik kepentingan tanpa menghasilkan titik temu atau konsensus? Yang jelas, hal ini akan berdampak pada roda pemerintahan dan berimbas pada pelayanan kepada masyarakat di Minsel.

“Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika masing-masing mau mengedepankan kepentingan bersama yang lebih luas guna kebaikan daerah, dalam hal ini Minahasa Selatan (Minsel). Gambaran yang terlihat adalah kegagalan meredam dinamika liar sehingga menimbulkan kesan pragmatis yang kuat,” ujar Taufik Tumbelaka, pengamat politik Sulut, kepada Tribun Manado, Rabu (6/11/2019).

Ini Susunan AKD DPRD Minsel Versi Tiga Fraksi, Tanpa Persetujuan Golkar dan Nasdem

Taufik menambahkan, kisruh tersebut menandakan adanya kegagalan komunikasi politik dan bakal terus berlanjut karena para elite parpol gagal meredam. Kisruh akan berimbas citra duet pemimpin Minsel saat ini, Christiany Eugenia Paruntu dan Franky Donny Wongkar kurang baik.

“Ke depan jika tidak dicari titik temu akan dinamika politik kurang sehat dan itu akan menciptakan tidak maksimalnya roda pemerintahan dengan muara merugikan rakyat,” kata dia.

“Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan jiwa besar dari para wakil rakyat tentang pentingnya mencari titik temu guna gina memperoleh situasi dan kondisi politk yang pas ditengah perbedaan yang ada. Untuk itu jiwa kepemimpinan dari para wakil rakyat akan diuji,” kata dia.

Jangan sampai nafsu politik kedua kubu mengorbankan rakyat, bagaikan pepatah “Dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengahnya”. (*)

Sorang Pencuri Spesialis Rumah Kosong, Ikut Arahan Guru Spriritual & Telanjang Bulat Setiap Aksinya

Tokoh NU Sulawesi Utara Ilhamsyah Bason Meninggal Dunia

Peraih Medali Emas Olimpiade Minta Pemain Bulutangkis Indonesia Jauhi Medsos

Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved