Ahok Tak Bisa jadi Dewan Pengawas KPK, Dua Masalah Ini jadi Penghalang: Saya Sudah Cacat

Pengamat hukum dan tata negara Irman Putra Sidin mengatakan hal yang harus diperhatikan adalah pengertian ancaman hukumannya.

"Dilihat dari ancamannya. Kalau dari UU itu ya ancamannya 5 tahun. Mau vonisnya 2 tahun atau 6 bulan, itu soal lain, bukan itu yang dimaksud," kata Irman.

Jadi, meski vonis hanya 2 tahun, seseorang tetap tidak bisa mencalonkan diri selama pasal yang dikenakan memiliki ancaman 5 tahun penjara.

Dengan demikian yang dilihat dari oleh pasal itu memang ancaman hukuman di pasalnya, bukan vonis hukumannya.

Ahok Menyadari

Ahok sendiri sudah angkat bicara, bahwa peluang dirinya menjadi mencalonkan diri sudah tidak ada.

Dikarenakan dirinya pernah tersandung kasus hukum dan mendekam di dalam penjara akibat kasus penistaan agama.

"Tidak mungkin jadi menteri, karenakan kasarnya saya sudah cacat di republik ini, sudah tidak dikehendaki posisinya. Bagi orang banyak saya disebut penista agama," kata Ahok dalam acara Roosseno Award IX-2019 di Roosseno Plaza, Jakarta Selatan.

Ahok mengatakan ini bukan bentuk dari pesimis, tapi dirinya tahu diri jika dirinya tidak mungkin menjadi menteri.

"Saya mesti tahu kondisi dan fakta. Saya juga tidak mau ada yang merasa ambil posisi dia, yang penting saya bisa bantu rakyat," ujar Ahok.

Dewan Pengawas Ditunjuk Langsung Presiden

Penunjukan langsung Dewan Pengawas KPK akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Jokowi mengatakan tidak akan ada panitia seleksi (pansel) dalam pemilihan Dewan Pengawas KPK ketika berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019). 

"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," ujar Jokowi.

• Anies Akui Anggaran Lem Aica Aibon Tidak Masuk Akal, Salahkan Era Ahok

Meski tidak melalui pansel dan pemilihan langsung ditunjuk oleh dirinya, Jokowi meminta agar masyarakat mempercayai pilihannya.