Polemik APBD DKI
Politisi PDIP Pertanyakan Anggaran CAP Rp 556 Juta untuk Satu RW di DKI, Gerindra Mulai Kritik Anies
Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 terus menuai sorotan para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Berawal dari politisi PSI
Hal itu disampaikan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Sri Mulyani menjelaskan, ke depannya Kemenkeu akan bekerja sama dengan Kemendagri guna memecahkan permasalahan terkait sistem e-Budgeting APBD DKI Jakarta.
"Nanti kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan kualitas dari APBD. Tentunya dan berbagai hal nanti kami akan koordinasikan bersama," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku pihaknya tak bisa melakukan intervensi meskipun ditemukan kejanggalan seperti anggaran pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang mencapai angka Rp 82,8 miliar dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Setelah Lem Aibon, DPRD DKI Kini Pertanyakan Rencana Anggaran CAP Rp 556 Juta untuk Satu RW di DKI, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/11/04/setelah-lem-aibon-dprd-dki-kini-pertanyakan-rencana-anggaran-cap-rp-556-juta-untuk-satu-rw-di-dki?page=all.
Editor: Hasanudin Aco