Polemik APBD DKI

Politisi PDIP Pertanyakan Anggaran CAP Rp 556 Juta untuk Satu RW di DKI, Gerindra Mulai Kritik Anies

Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 terus menuai sorotan para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Berawal dari politisi PSI

Politisi PDIP Pertanyakan Anggaran CAP Rp 556 Juta untuk Satu RW di DKI, Gerindra Mulai Kritik Anies
Warta Kota/Angha Bhagya Nugraha
Ketua DPRD DKI Jakarta terpilih Prasetyo Edi Marsudi, didampingi para wakil ketua, mengangkat palu sesuai dilantik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDIP yang terpilih kembali sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta dan keempat wakilnya.Mereka adalah Mohamad Taufik dari Fraksi Gerindra, Abdurrahman Suhaimi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat, dan Zita Anjani dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 terus menuai sorotan para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Berawal dari politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kemudian diikuti politisi PDI Perjuangan. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kanan) dan Wakilnya M Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/4/2019)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kanan) dan Wakilnya M Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/4/2019) (Warta Kota)

Anggota DPRD DKI Jakarta  mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.

Anggaran itu ada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

 Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019), menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp556.112.773.

Deretan Harga Ponsel di Bawah Rp 2 Juta Bulan November 2019: Mulai Samsung, Oppo, hingga Realme

Lebih Murah Mana, Kesehatan atau Liburan?

Peran Baru Bek Persija Jakarta Saat Menang Melawan Tira Persikabo: Jadi Gelndang Bertahan

Rincian biaya langsung untuk personel Rp475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp29.757.030.

Baca: Soal Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Dikoreksi Bukan Diramaikan

Baca: Anggaran Lem Aibon DKI Rp 82,8 Miliar, Sri Mulyani akan Cek Anggaran Janggal

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya.

Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).

Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

Halaman
1234
Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved