Anies Baswedan Respon Pesan Wakil Ketua KPK yang Ingatkan Pemprov DKI soal Perbaikan E-Budgeting

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berpesan kepada Anies Baswedan terkait soal Perbaikan E-Budgeting.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons pesan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif soal niatan Pemprov DKI memperbaiki sistem e-budgeting.

Laode berpesan supaya Pemprov DKI tak menanggalkan asas transparansi dalam perbaikannya.

Menjawab pesan KPK, Anies mengaku pihaknya bakal tetap mempertahankan asas tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jumat (01/10/2019) (wartakota.tribunnews.com)

"Saya berterima kasih kepada KPK. Spirit-nya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan," kata Anies di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Mantan Mendikbud ini menjelaskan pembenahan yang dilakukan akan berfokus pada kemampuan mengidentifikasi anggaran menyimpang.

• Hadiri Ibadah Syukur Jemaat GMIM Pniel Kayawu, Gubernur Olly Beber Tips Selesaikan Masalah

• Diduga Karena Masalah Utang Piutang, Dua Agen Sapi Seruput Kopi Beracun Saat Bertamu

• Hillary Brigitta Lasut Sebut Generasi Muda Tidak Tawarkan Pengalaman Melainkan Ide dan Gagasan

Sebab katanya, sistem e-budgeting yang diwariskan sampai sekarang, tidak bisa melakukan hal itu karena ada kebebasan dalam penyusunannya.

"Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," kata dia.

Oleh karena itu, proyeksi perbaikan sistem e-budgeting akan menitikberatkan pada kemampuan melakukan verifikasi secara otomatis, dan tak lagi mengandalkan proses manual.

"Kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi (otomatis, bukan sekadar manual). Ini contoh yang akan kita lakukan," ucapnya.

Lewat akun Twitternya pribadinya, @LaodeMSyarif menyatakan harapannya agar Pemprov DKI Jakarta mempertahankan asas transparansi dan akuntabel dalam pembenahan sistem e-budgeting mereka.

• Ketua MPR Ditelepon Siswa Bersuara Mirip Jokowi, Siap Perintah Pak Presiden, Mau Ada Reshuffle Lagi?

• Buka Pelayanan SKCK di Minahasa Expo, Ini yang Harus Dipersiapkan Pemohon!

• Dari Nadiem sampai Hakuna Matata, Begini Suasana PB X Pelajar Katolik SMA/SMK Negeri

Laode mewanti-wanti Pemprov DKI agar tidak kembali ke cara lama yang justru tak bisa dipantau publik luas.

Sekali lagi, KPK menegaskan bahwa sistem e-budgeting adalah alat pencegahan korupsi yang baik, karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silakan...tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat. Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS," cuit Laode, Sabtu (2/11/2019).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com