Tito Ungkap Pengalaman Berat Kapolri: Presiden Beri Waktu Dua Bulan pada Idham Azis

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal (Purnawirawan) Tito Karnavian mengungkapkan pengalamannya, sangat berat menjalankan tugas memimpin Polri yang membawahkan lebih dari 450 ribu anggota.

Penegakan hukum di tengah masyarakat yang sangat majemuk, dan demokratis bukanlah pekerjaan mudah. Ia pun berpesan kepada Jenderal Idam Azis, banyak pekerjaan besar, seperti pilkada serentak 2020 di 270 daerah.

• Aston Villa vs Liverpool: Mimpi Alexander-Arnold

"Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Pak Idham. Jadi kapolri enggak gampang," kata Tito Karnavian usai menghadiri pelantikan Kapolri baru, Jenderal Idham Azis oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).

Tito mengatakan, menjabat kapolri tidak mudah karena ada 450 ribu anggota Polri yang harus diurus. Apalagi, anggota Polri tersebut tersebar di 34 polda, 500 lebih polres, dan hampir 5.000 polsek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Idham, kata Tito, harus memastikan seluruh anggotanya bisa melaksanakan tugas pokok pemeliharaan kamtibnas sambil mengoptimalkan pelayanan kepada publik. "Penegakan hukum itu tidak gampang di tengah negara yang sangat pruralistik dan demokrasi yang cenderung bebas," kata dia.

Tito menyebut, satu yang menjadi tantangan adalah menjaga keamanan Pilkada 2020. Ada 270 daerah yang akan menggelar pilkada secara serentak. Ada juga permasalahan terkait kejahatan konvensional, seperti perampokan, begal, kekayaan negara, ilegal loging, ilegal fishing, serta masalah lingkungan.
"Kompleks sekali. Saya merasakan tiga tahun tiga bulan merasa cukup berat," kata dia.

• Perwakilan KSPI Bersama SBSI Usulkan Rp 3,5 Juta untuk Kenaikan UMP Sulut 2020

Tito lahir di Palembang 26 Oktober 1964. Usianya genap 55 tahun, dan sebenarnya masih punya kesempatan memimpin Polri hingga tiga tahun ke depan. Perwira tinggi polri, pensiun pada usia 58 tahun. Ia ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Kapolri pada 13 Juli 2016 dan berakhir pada 22 Oktober 2019, selanjutnya menduduki kursi Menteri Dalam Negeri.

Tito yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pun menyatakan siap bekerja sama dengan Idham, utamanya terkait situasi keamanan di daerah. "Pasti. Kan saya pembina untuk kepala daerah," ucap Tito.
Presiden Jokowi melantik dan mengambil sumpah Kapolri baru Idham Aziz, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11) sekitar pukul 09.30 WIB.

Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu dua bulan, 1 November sampai awal Desember 2019 bagi Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Presiden melantik kapolri baru, mengganti Tito Karnavian yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri.

"Saya sudah sampaikan ke Kapolri baru, saya beri waktu sampai awal Desember," kata Jokowi. Namun ia, tidak menjawab saat ditanya apakah ia akan membentuk tim gabungan pencari fakta independen jika target itu tak terpenuhi.

Jokowi sebelumnya sempat memberi target ke Kapolri terdahulu, Tito Karnavian, untuk mengungkap kasus Novel dalam 3 bulan. Target itu diberikan Jokowi pada 19 Juli, setelah tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Tito gagal mengungkap kasus tersebut.

Namun hingga tenggat waktu yang diberikan berakhir, kasus Novel belum juga terungkap. Presiden Jokowi mengangkat Tito Karnavian menjadi Mendagri Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 lalu.

• Anak Korban Penganiayaan Ibu dengan Cambuk Sapi Dirawat di Puskesmas

Jokowi melantik Idham Azis di Istana Merdeka. Setelah pembacaan keputusan presiden, Idham Azis menandatangani berita acara pelantikan. Dia didampingi pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Pangkat Idham Azis pun dinaikkan menjadi jenderal polisi. Selanjutnya, Jokowi mengganti tanda pangkat Idham Azis yang terpasang di pundak, dari bintang tiga menjadi bintang empat.

Prioritas utama yang harus dilaksanakan Idham Azim sebagai pesan dari Jokowi adalah kerja, kerja, dan kerja. "Presiden menyampaikan kepada saya, kerja, kerja, dan kerja," ujar Idham Aziz.

Idham Aziz mengatakan, ia akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan Kapolri sebelumnya Tito Karnavian dan akan menguatkan program pemerintah.
Utang 2 Tahun

Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 lalu. Saat itu, Novel baru saja menunaikan shalat subuh di Masjid Al Ihsan, dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat penyiraman air keras ini, wajah Novel terluka parah, dan kini mata kirinya tidak berfungsi melihat. Pengungkapan pelaku penyerangan Novel, menjadi utang Polri, yang selama dua tahun belum terlunasi.

Kabareskrim Polri Komjen Idham Azis dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kapolri baru di Istana Negara, Jumat pukul 09.30 WIB. Idham Azis dilantik setelah dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test oleh komisi III DPR RI, Rabu (30/10. Kemudian pada Kamis (31/10), rapat paripurna DPR RI menyetujui penunjukan Idham oleh Presiden.

Posisi Idham Azis menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kabinet Indonesia Maju.

Sementara Idham, seusai dilantik menjadi Kapolri, enggan menanggapi pertanyaan soal pengungkapan kasus Novel. Idham memilih langsung pergi meninggalkan wartawan. Kapolri Idham Azis bukanlah orang baru dalam penanganan kasus Novel.

Investigasi kasus Novel Baswedan pernah ditangani Idham saat ia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan masih berpangkat Irjen. Kemudian, saat menjabat sebagai Kabareskrim dan berpangkat Komjen, Idham Azis berperan sebagai penanggung jawab tim teknis kasus Novel yang dibentuk Polri.

Diberitakan sebelumnya, Novel Baswedan dinilai pesimistis. Ia tak berharap banyak Polri bisa mengungkap kasus penyerangan terhadapnya. Namun ia mengaku masih memiliki harapan terkait penuntasan kasus penyiraman air keras yang dialaminya.

Dia bahkan cenderung pesimistis. Itu karena Kapolri baru, Komjen Idham Azis, adalah mantan Kabareskrim yang gagal mengungkap kasusnya. "Kalau bicara harapan, haruslah punya harapan, cuman kan sekarang kan Pak Idham kan sudah berapa lama jadi Kabareskrim. Beliau diam saja, beliau bukannya enggak tahu harusnya," ungkap Novel di kampus Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (31/10).

Meski pesimistis, Novel mengaku akan tetap mendorong Idham mengungkap dan menuntaskan kasusnya. "Meski saya katakan sedikit agak pesimis, sedikit kecewa, tapi tetap mendesak kepada Pak Idham tetap punya tanggung jawab sebagai Kapolri untuk mengungkap," kata Novel berharap.

Ia menuturkan, tak hanya terhadap kasusnya, Ia juga mendesak Idham menyelesaikan segala serangan terhadap pegawai KPK. "Ini bukan saja seorang diri saya, bayangkan semua serangan kepada orang KPK enggak ada yang terungkap. Sampai yang ada CCTV-nya yang buktinya jelas nggak terungkap, terus mau yang mana lagi," kata dia.

Program prioritas Kapolri Jenderal Idham Azis:

1. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia unggul, sudah sesuai dengan program lima tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf.

2. Memantapkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional.

3. Penguatan penegakan hukum dan pemantapan manajemen media, penguatan sinergi kepolisisan, penataan kelembagaan dan peningkatan pengawasan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membuat situasi Indonesia ini aman. (Tribun Network/wgp/fik/sen/gle, kompas.com)

Kapolri Jenderal Idham Azis juga memiliki tujuh program prioritas:

1. Pembangunan sumber daya unggul
2. Memantapkan pemeliharaan keamanan nasional
3. penguatan penegakan hukum
4. Pemantapan manajemen media
5. Penguatan sinergi kepolisian
6. Penataan kelembagaan
7. Peningkatan pengawasan

Harta Kekayaan Rp 5,5 Miliar
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Idham Azis melaporkannya kepada KPK pada tanggal 31 Desember 2018 saat menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri. Hartanya berjumlah Rp 5,5 miliar dengan perincian:

- Tanah dan Bangunan: Rp 3.458.937.000
- Alat Transportasi dan Mesin: Rp 730.000.000
- Harta Bergerak Lainnya: Rp 490.000.000
- Kas dan Setara Kas: Rp 834.871.813
- Jumlah Harta Kekayaan: 5.513.808.813

Rekam jejak Idham Azis di kepolisian:

2–12–1988: Pamapta Kepolisian Resor Bandung

15–1–1989: Kepala Urusan Bina Operasi Lalu Lintas Kepolisian Resor Bandung

28–4–1991: Kepala Kepolisian Sektor Dayeuhkolot Resor Bandung

05–4–1993: Kepala Kepolisian Majalaya Resor Bandung Kepolisian Wilayah Priangan

01–7–1999: Kepala Unit VC Satuan Serse UM Direktorat Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya

27–8–2001: Wakil Kepala Satuan Serse UM Direktorat Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya

08–5–2002: Perwira Menengah Sekolah Staf & Kepemimpinan Dediklat Polri

14–12–2002: Kepala Satuan I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya

25–2–2003: Kepala Satuan III/UM Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya

10–9–2004: Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat

14–10–2004: Inspektur Bidang Operasi Inspektorat Wilayah Daerah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

03–6–2005: Kepala Unit Pemeriksaan Sub Detasemen Investigasi Densus/Anti-Teror

17–1–2006: Kepala Unit IV Direktorat I/Keamanan & Transnasional Badan Reserse Kriminal Polri

09–6–2008: Kepala Sub Detasemen Investigasi Densus 88/Anti-Teror Badan Reserse Kriminal Polri

19–12–2008: Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat

17–10–2009: Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya

29–9–2010: Wakil Kepala Densus 88/Anti-Teror Polri

25–3–2013: Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri

03–10–2014: Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

28–2–2016: Inspektur Wilayah II Inspektorat Wilayah Umum Polri

23-9-2016: Kepala Divisi Profesi & Pengamanan Polri

20-7-2017: Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya

22-1-2019: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri

31-10-2019: Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Sumber: Wikipedia/data tribun