News
Anggaran Lem Aibon DKI Jakarta Disorot, E-Budgeting Ahok Disalahkan Anies, KPK Memuji
Pemerintah DKI Jakarta tengah menjadi sorotan dengan anggaran fantastis lem aibon dan pulpen Pemprov DKI. Anggaran tersebut mencapai Rp 82.8 miliar
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah DKI Jakarta tengah menjadi sorotan dengan anggaran fantastis lem aibon dan pulpen Pemprov DKI.
Anggaran tersebut mencapai Rp 82.8 miliar hingga menjadi perbincangan netizen di jagad Twitter.
Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana angkat bicara.
Ia meminta Gubernur DKI Jakarta memberikan penjelasan langsung terkait anggaran ini.
Sayangnya, web APBD 2020 jadi tidak bisa diakses.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefulloh menyatakan tidak ada anggaran sebesar itu untuk lem aibon ataupun pulpen.
• Anggaran Lem Aibon Capai Rp 82,8 Miliar, Ini Tanggapan KPK, Menteri Tito Karnavian, Anies Baswedan
• Polemik Anggaran Lem Aibon, Disdik DKI: Tidak Ada Sekolah yang Ajukan Pembelian Lem Aibon
Tak hanya PSI, jagad twitter hingga google diramaikan rasa penasaran dan tanggapan warga net terkait anggaran aibon yang sebegitu besarnya.
Berikut permintaan penjelasan dari PSI untuk Gubernur Anies Baswedan soal anggaran lem Aibon, TribunJakarta.com kutip dari video Kompas TV :
Media sosial sepanjang Rabu hingga Kamis 31 Oktober 2019 berisik soal sorotan terhadap, anggaran lem aibon miliaran rupiah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta.
Nilainya mencapai Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem aibon. Fantastis!
Banyak yang mempertanyakan berapa banyak lem aibon yang didapatkan dengan uang sebanyak itu, dan untuk apa kegunaannya bagi siswa-siswi SD yang menjadi pihak penerimanya.
Bahkan, topik ini menjadi trending pembicaraan di Twitter Indonesia dan tercatat menjadi topik yang banyak dicari di mesin pencarian Google.
Semakin panasnya sorotan pengadaan lem aibon dan pulpen di Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga miliaran rupiah tentu masuk ke telinga Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.
Apa kata Anies Baswedan?
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penganggaran digital (e-budgeting) yang diwariskan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.
