Lukas Enembe Setuju Soal Provinsi Papua Selatan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah pusat sedang mengkaji rencana pemekaran wilayah Provinsi Papua di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Dari dua kawasan tersebut, kawasan yang siap menjadi provinsi baru adalah Papua Selatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/10). Rencana pemekaran wilayah Provinsi Papua adalah hasil kunjungan Tito bersama Presiden Joko Widodo ke Papua baru-baru ini.

• Jatah Mucikari Lebih Banyak dari Artis: Finalis Putri Pariwisata Dibandrol Rp 65 Juta

"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodasi hanya penambahan dua provinsi. Ini yang sedang kami jajaki," ujar Tito.

Tito mengaku telah bertemu dengan Bupati Merauke Frederikus Gebze. Beberapa wilayah di Papua Selatan yang akan masuk provinsi baru antara lain Kabupaten Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Merauke.

Mengenai Kabupaten Merauke, Tito menuturkan kabupaten tersebut akan dimekarkan menjadi dua bagian, yaitu Kota Merauke dan Kabupaten Merauke. "Kalau ada Kota Merauke, maka oke. Papua Selatan hampir tidak ada masalah, termasuk Gubernur Lukas Enembe juga tidak ada masalah," kata Tito.

Terkait daerah lain di kawasan Papua Pegunungan, Tito mengatakan kawasan tersebut meliputi daerah Mepago di kawasan Paniai dan Lapago di kawasan Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Hingga saat ini belum ada kesepakatan dari para pimpinan daerah setempat terkait kawasan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyampaikan hasil kunjungannya ke Papua kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10) siang. Mahfud mengatakan pemekaran wilayah di Papua dimungkinkan untuk membuat pembangunan di sana menjadi efektif.

"Termasuk cara membuat kondisi di Papua semakin kondusif adalah melakukan pemekaran sehingga tidak hanya ada Provinsi Papua dan Papua Barat, tetapi Papua Selatan dan sebagainya. Agar rentang kendali dan pengelolaan pembangunan semakin efektif," ujar Mahfud.

Mahfud MD mengatakan pemekaran wilayah bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan pandangan pemerintah pusat. Mahfud mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

• Liverpool vs Arsenal: Tekanan Ekstra Emery

Menurut Mahfud untuk mewujudkan rencana tersebut presiden bersama kementerian terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat telebih dulu harus memiliki kesamaan pandangan. Mahfud mengatakan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan rencana pemekaran wilayah di Papua.

"Kita tunggu analisisnya terlebih dulu. Kita lihat kantong-kantong penduduknya di mana saja. Lalu bagaimana mengasimilasikan penduduk pegunungan dan pantai dan sebagainya," kata Mahfud.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jimly Asshiddiqie setuju terhadap rencana pemerintah pusat memekarkan wilayah Papua. Jimly juga mendorong pemerintah untuk segera menyusun undang-undang terhadap rencana tersebut.

"Saya setuju. Kalau mau dimekarkan lagi, misalnya untuk Papua Tengah, boleh saja, tapi harus tetap dengan undang-undang," ujar Jimly di Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/10).

Jimly Asshiddiqie menuturkan dulu ada undang-undang yang membagi Papua menjadi Irian Jaya, Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan Provinsi Irian Jaya Tengah dibatalkan karena belum terbentuk. Dua provinsi lain berdiri kemudian berganti nama. Irian Jaya menjadi Papua, sedangkan Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat.

Jimly tidak mempermasalahkan rencana pembentukan daerah otonomi baru sedang dimoratorium. Jimly mengatakan jika presiden memutuskan kebijakan untuk pemekaran wilayah, maka pemekaran itu bisa dilakukan.

"Kebijakan moratorium tidak ada dasarnya. Itu hanya kebijakan politik," kata Jimly.

Sri Mulyani Sesuaikan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pendirian Provinsi Papua Selatan. Sri Mulyani menekankan syarat penyesuaian APBN untuk mendukung provinsi baru tersebut adalah telah mendapatkan kepastian hukum.

Sri Mulyani memastikan pelaksanaan penyesuaian itu tidak mungkin dilakukan tahun ini. Pelaksanaan dan penggunaan APBN 2019 tinggal dua bulan. Selain itu, alokasi APBN 2020 telah dipetakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Sri Mulyani membutuhkan kepastian hukum terhadap kebijakan baru, termasuk pembentukan provinsi baru.

Sri Mulyani belum bisa memberikan gambaran seberapa besar alokasi APBN untuk mendukung pembentukan provinsi baru. Menurut dia alokasi anggaran bisa tergambarkan bila konsep dan aturan pembentukan provinsi baru telah matang.

• Satu Kementerian Satu Komisi: DPR Tetapkan Mitra Kerja dan AKD

Sri Mulyani mengatakan kebutuhan anggaran tidak pasti akan besar. Pembentukan provinsi baru bukan berarti pemerintah harus membangun semua dari nol.

"Semuanya tidak harus baru karena dari sisi gedung pemerintah dan lain-lain bisa menggunakan yang sudah ada. Bertahap bisa dipenuhi," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/10). (Tribun Network/zal/yud/deo)