Lukas Enembe Setuju Soal Provinsi Papua Selatan
Pemerintah pusat sedang mengkaji rencana pemekaran wilayah Provinsi Papua di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
"Kebijakan moratorium tidak ada dasarnya. Itu hanya kebijakan politik," kata Jimly.
Sri Mulyani Sesuaikan APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pendirian Provinsi Papua Selatan. Sri Mulyani menekankan syarat penyesuaian APBN untuk mendukung provinsi baru tersebut adalah telah mendapatkan kepastian hukum.
Sri Mulyani memastikan pelaksanaan penyesuaian itu tidak mungkin dilakukan tahun ini. Pelaksanaan dan penggunaan APBN 2019 tinggal dua bulan. Selain itu, alokasi APBN 2020 telah dipetakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Sri Mulyani membutuhkan kepastian hukum terhadap kebijakan baru, termasuk pembentukan provinsi baru.
Sri Mulyani belum bisa memberikan gambaran seberapa besar alokasi APBN untuk mendukung pembentukan provinsi baru. Menurut dia alokasi anggaran bisa tergambarkan bila konsep dan aturan pembentukan provinsi baru telah matang.
• Satu Kementerian Satu Komisi: DPR Tetapkan Mitra Kerja dan AKD
Sri Mulyani mengatakan kebutuhan anggaran tidak pasti akan besar. Pembentukan provinsi baru bukan berarti pemerintah harus membangun semua dari nol.
"Semuanya tidak harus baru karena dari sisi gedung pemerintah dan lain-lain bisa menggunakan yang sudah ada. Bertahap bisa dipenuhi," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/10). (Tribun Network/zal/yud/deo)
