Aprindo: Tim Ekonomi Harus Profesional

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Kabinet Indonesia Maju terbentuk. Beberapa menteri ekonomi pun terlihat dari golongan partai. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Tutum Rahanta menilai, tidak ada masalah apabila menteri-menteri ekonomi yang terpilih memang dari golongan partai.

• Susi Teteskan Air Mata: Titipkan Tiga Pesan kepada Edhy Prabowo

Ia hanya menyampaikan, siapapun menteri yang terpilih baik dari partai maupun nonpartai tentunya harus profesional. “Intinya siapa pun dia dari partai atau nonpartai orang itu profesional, maksudnya profesional adalah mereka harus kredibel, mereka harus menjaga kepentingan terhadap bangsa. Itu saja,” jelas Tutum, Rabu (23/10/2019).

Ia berharap, meski menteri tersebut adalah orang partai jangan sampai menteri tersebut mengambil suatu kebijakan yang justru hanya tertuju pada kepentingan partainya saja. “Harapan saya jangan sampai kebijakan yang mereka ambil ternyata hanya untuk kepentingan golongan saja, ini yang saya bilang harus profesional,” katanya.

• PDIP Hormati Pro Jokowi Bubar: Kecewa Lantaran Prabowo Subianto

Menurut Tutum, menteri-menteri baru perlu diberikan ruang dan waktu untuk menjalani tugas-tugas mereka terlebih dahulu, apabila terdapat keganjalan maka perlu adanya kritikan dan masukan terutama dari Aprindo. “Ya berilah mereka waktu untuk bekerja, apabila tidak sesuai maka harus kita beri masukan dan kritikan,” Tutupnya.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengaku akan mendorong terciptanya swasembada pangan. Dia berjanji tidak akan melakukan impor pangan jika tidak diperlukan. Syahrul mengatakan, kebutuhan pangan yang terjangkau merupakan kebutuhan nasional. Oleh karena itu akan menjadi fokus strategi kebijakan yang akan dia lakukan ke depan.

• Joune Ganda Berduka, Ayah Asuhnya Tutup Usia

"Bahkan kita berharap pertanian jadi solusi bagi hadirnya ekonomi Indonesia yang sangat kuat. Ketahanan nasional juga ditentukan hadirnya ketahanan pangan yang lebih efektif," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menurutnya salah satu syarat untuk menuju target itu adalah swasembada pangan. Dia menegaskan bahwa tidak akan melakukan impor jika tidak diperlukan. "Kita berharap masalah impor kita bisa atasi. Bahkan kemungkinan kita berharap kalau tidak sangat mendesak masalah impor kita hindari," tegasnya. (kontan/dtc)