News

Jokowi Kembali Memerintah di Periode Kedua, Feri: Harus Punya Independensi dalam Tegakkan HAM

Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meminta agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memiliki independensi dan sikap yang tidak diintervensi kelompok

Jokowi Kembali Memerintah di Periode Kedua, Feri: Harus Punya Independensi dalam Tegakkan HAM
surya malang
Presiden Jokowi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hari ini Jokowi memulai hari pertamanya memerintah di Republik Ini di periode ke dua.

Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meminta agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memiliki independensi dan sikap yang tidak diintervensi kelompok partai politik untuk selesaikan masalah pelanggaran HAM pada periode kedua pemerintahannya.

"Jokowi harus punya independensi dan sikap tidak diintervensi oleh kelompok-kelompok partai politik dan institusi negara dalam proses kemajuan dan penegakan HAM. Dia punya otoritas itu maka harus diselesaikan," kata Feri di Kantor KontraS, Senin (21/10/2019).

Kendati demikian, setelah melihat lima tahun ke belakang, atau pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pihaknya ragu Jokowi akan menyelesaikan persoalan HAM. 

Apalagi, dalam pidato kenegaraan pasca-dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin, Jokowi sama sekali tak menyinggung soal HAM.

Pada tahun 2014, atau ketika mencalonkan diri sebagai Presiden, Jokowi dianggap sebagai harapan baru dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Namun, hal tersebut hanya sebatas harapan bagi para korban dan keluarga korban.

Bupati Genjot Program Tahun 2020, Penanganan Eceng Gondok dan Sampah

Polisi Sebut Proses Hukum Pelaku Pelemparan Mobil Akan Dipercepat

Kisah Pencuri yang Ketiduran saat Bobol Kantor, Cokelat Gourmet Seharga Rp 2 Jutaan Jadi Penyebabnya

"Tapi sekurang-kurang optimistis itu, presiden tetap presiden sebagai kepala negara.

Itu tantangan kita untuk mendorong persoalan ini diselesaikan," kata dia.

Feri mengatakan, Jokowi harus menyelesaikan soal pelanggaran HAM berat masa lalu, menghapus hukuman mati, menyelesaikan soal kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah.

KontraS juga meminta Jokowi menyelesaikan masalah penyiksaan yang masih terjadi, utamanya dalam proses penegakkan hukum.

"Kami harap kabinet kedua Jokowi benar-benar mendengar yang disampaikan masyarakat sipil, seperti di pidato kemarin, kita tidak bisa berdiri di titik yang sama terus sehingga harus ada pembaruan dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan reformasi militer," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Kukuhkan Jabatan Baru, Danlantamal VIII Sebut untuk Pembinaan Karier dan Peningkatan Kinerja

Persewar Kalah 3-0 dari Sulut United, Seperti ini Tanggapan Elie Aiboy

Mahfud MD: Saya Tidak Perlu Minta Apa, Presiden Sudah Tahu dan Siap Ditempatkan di Manapun

Editor: Gryfid Talumedun
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved