OTT KPK di Kaltim Tidak Terkait Ibukota Baru

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK

OTT KPK di Kaltim Tidak Terkait Ibukota Baru
KOMPAS.com/ABBA GABRILIN
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait pembangunan ibukota baru. Inspektur Jenderal Kemen PUPR Widiarto mengatakan di Kalimantan Timur ada beberapa proyek yang berjalan mulai dari jalan nasional hingga jembatan.

"Tidak, tidak (terkait ibukota baru)," ujar Widiarto, Rabu(16/10).

Fadli Zon Terima Hadiah Keris: Ngabalin Bersyukur Kalau Prabowo Jadi Menhan

Widiarto menegaskan sudah ada dugaan dari pihaknya mengenai proyek mana yang tersandung korupsi. Namun, dia enggan memberitahunya, dia meminta untuk menunggu pernyataan dari KPK. "Kita sudah ada dugaan, karena tadi malam juga disampaikan kontraknya sekitar Rp 155 miliar, tapi sekali lagi menunggu rilis resmi KPK," kata Widiarto.

Lebih jauh Widiarto juga mendukung upaya KPK memberantas korupsi. Ia pun mengaku siap bersikap kooperatif. “Kami dukung penuh upaya KPK berantas korupsi dan menghormati proses. Kami kooperatif bantu proses hukum tadi malam saya sendiri sekjen antarsaudara Refly ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan,” kata Widiarto.

Widiarto juga mengatakan akan membebastugaskan Refly dan menyiapkan pejabat pengganti untuk tetap menjaga tugas di Kalimantan Timur. “Kami menyiapkan pejabat pengganti setelah ada penetapan status dari KPK,” ujar Widiarto.

Widiarto menyesali OTT yang melibatkan pejabat PUPR meski sudah berulang kali diberikan pembinaan dan peringatan kepada jajaran. “Kami terjekut padahal PUPR sudah tingkatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar tertib profesional dan transparan,” kata dia.

Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT). Tim KPK bergerak di tiga lokasi. Sebanyak dua lokasi di Kalimantan Timur, yakni Samarinda dan Bontang. Sementara satu lokasi lagi berada di Jakarta.

Arina Minta Jemaat Awasi Gereja: Wagub Ajak Warga Kawal Pelantikan Presiden

"Total kami amankan 8 orang dan 7 di antaranya di Polda Kaltim untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 1 orang sedang diperiksa di kantor KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sebanyak 8 orang yang terjaring operasi senyap itu berasal dari unsur Kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere, PPK di balai tersebut, serta beberapa orang pihak swasta dan staf dari balai tersebut. Untuk Kepala BPJN diamankan di Jakarta, sisanya di Samarinda dan Bontang.

"Kami menduga telah terjadi beberapa kali pemberian uang pada pihak penerima, belum disampaikan ya siapa pihak penerimanya, tentu saja mereka yang berposisi sebagai pengelenggara negara," katanya.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved