Banyak Pesaing Olly di Menteri BUMN: PDIP Ingin Kuasai 45 Persen Kabinet

Isu susunan menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 kian menyeruak ke permukaan mendekati pelantikan

Banyak Pesaing Olly di Menteri BUMN: PDIP Ingin Kuasai 45 Persen Kabinet
KOMPAS.com/ICHA RASTIK
Ketua Tim Transisi Rini Soemarno seusai bertemu dengan pimpinan KPK, Jumat (26/9/2014), di Gedung KPK, Jakarta. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Isu susunan menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 kian menyeruak ke permukaan mendekati pelantikan presiden pada 20 Oktober. Tidak hanya memunculkan nama-nama dari internal partai koalisi pemerintahan pasangan presiden-wakil presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin, juga menyasar nama dari luar koalisi maupun profesional lainnya.

Sulit dibantah kalau isu paling panas adalah soal siapa yang akan menempati posisi strategis secara pengaruh maupun finansial. Tidak heran pula kalau kementerian yang paling banyak diincar, baik oleh parpol koalisi maupun profesional menyangkut urusan ekonomi atau bisnis. Demikian juga dengan sektor perindustrian, pertambangan, perdagangan, hingga menteri yang mengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Paloh-Prabowo Tak Bahas Kursi Kabinet: Sepakat Jaga Persatuan Negara

Tentu pertarungan untuk menjadi ‘penguasa’ di BUMN dianggap wajar karena perusahaan pelat merah menjadi andalan Jokowi dalam mewujudkan visi Indonesia-nya. Beberapa figur yang dikabarkan masuk bursa sebagai kandidat kuat untuk menjadi penguasa BUMN setidaknya termasuk nama-nama seperti Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi G Sadikin dan mantan Dirut PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto. Ada juga nama Budi Karya.

Nama-nama di atas mencerminkan kekuatan lingkaran pendukung Jokowi selama Pilpres 2019 lalu. Olly yang merupakan Bendahara Umum PDIP ini dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. Budi Sadikin juga dikenal dekat dengan Menko Maritim Luhut B Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagaimana tercermin saat-saat menghadapi proses akuisisi saham Freeport Indonesia yang penuh kontroversi.

Sementara, Dwi sempat disebut-sebut dekat dengan Wapres Jusuf Kalla dan sudah lama digadang untuk menggantikan Rini Soemarno pasca dilengserkan di Pertamina. Dwi juga pernah memimpin PT Semen Padang dan PT Semen Gresik sebelum kemudian bergabung menjadi PT Semen Indonesia.

Sedangkan, Budi Karya dinilai sebagai salah satu menteri yang populer karena maraknya pembangunan di sektor perhubungan dan infrastruktur. Meski jarang disebut, jangan lupa ada juga nama Dubes RI untuk Malaysia yang juga pemilik maskapai penerbangan Lion Air, Rusdi Kirana untuk bursa menteri perhubungan. Sedangkan untuk Menteri ESDM ada nama Archandra Tahar dan Menteri Perindustrian Ignasius Jonan.

Kemenpar Puji Modoinding Potato Festival: Ajang Pameran Hortikultura Terbesar di Sulawesi

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun menyebut pemilihan kabinet kementerian yang sebenarnya menjadi ranah perogratif Jokowi justru tersandera oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. "(Jokowi tersandera Mega) Iya. Pak Jokowi gak bisa mengabaikan Bu Megawati (dalam pemilihan kabinet menteri)," kata Ubedilah, Minggu (13/10/2019).

Karena banyaknya jasa Mega untuk Jokowi hingga mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Ini membuat keputusan utama pemilihan kabinet menteri diduga sebagian besar ada di tangan Megawati. "Karena betapapun dia menjadi presiden atas jasa besar Megawati dan partainya karena mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden," ujarnya.

"Kalau saya melihat Pak Jokowi masih setengah hati menerima Demokrat. Karena betapa pun Pak Jokowi adalah petugas partai dalam kacamata PDIP. Jadi Pak Jokowi mesti komunikasi dengan Bu Megawati," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Ubedilah juga menyinggung soal keinginan Megawati agar PDIP menguasai 45 persen kursi kabinet kementerian di periode kedua Jokowi menjabat. Meski hal itu wajar dari kacamata perpolitikan, namun kata dia, PDIP tidak harus arogan dengan posisi ini.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved