AHOK Dikabarkan Jadi Bagian dari KPK : Tidak Baik Ya Untuk Pencerdasan Masyarakat

TRIBUNMANADO.CO.ID - AHOK Dikabarkan Jadi Bagian dari KPK : Tidak Baik Ya Untuk Pencerdasan Masyarakat.

Baru-baru ini beredar kabar soal Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP dan Antasari Azhar telah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK, viral di media sosial dan bahkan Whatsapp (WA).

Dalam info tersebut, ada foto Ahok BTP yang disandingkan dengan Antasari Azhar dan disertai tulisan:

"Selamat dan Sukses Kami Ucapkan atas Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari Azhar Sebagai Dewan Pengawas KPK. Musnahkan Kelompok Taliban di tubuh KPK Agar tidak dijadikan untuk kepentingan politik".

Usut punya usut info itu ternyata cuman hoaks.

Hoaks Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari sudah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK (beredar di WhatsAppGroup)

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Beredar Hoaks Ahok Sudah Dipilih Jadi Dewan Pengawas KPK, Ini Kata ICW', peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoax.

Baca: Ahok Disebut jadi Dewan Pengawas KPK, Tugas Ini yang Akan Dijalani Mantan Gubernur DKI

Kurnia pun mengungkap sejumlah alasan kenapa informasi semacam itu patut disebut sebagai hoax.

"Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial.

Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan," kata Kurnia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Ketentuan Dewan Pengawas KPK memang baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019.

Saat ini, UU KPK hasil revisi baru saja dikembalikan Istana Kepresidenan ke DPR karena ada salah ketik.

Dengan demikian, informasi bahwa Ahok dan Antasari telah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK jelas hoaks.

"Maka dari itu harusnya tidak ada berita-berita yang mengatakan tentang adanya anggota dewan pengawas yang baru atau yang sudah dipilih," ujar Kurnia.

Baca: Beredar Informasi Ahok Diangkat Jadi Dewan Pengawas KPK: Musnahkan Kelompok Taliban

Ia menilai, isu-isu semacam itu dihembuskan pihak tertentu yang tidak suka dengan perkembangan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Kurnia juga memandang, isu itu tidak sehat karena menggeser perdebatan dari persoalan penyelamatan KPK yang lebih penting ke persoalan yang tidak substansial.

"Ini kan tidak baik ya untuk pencerdasan masyarakat. Kami berharap masyarakat selalu cek beberapa pemberitaan terkait tudingan kepada KPK.

Banyak sekali media kredibel yang dijadikan rujukan untuk menilai apakah informasi narasi itu benar atau salah," kata dia.

"Jangan sampai terjebak pada narasi pihak tertentu yang memang tidak senang dengan KPK yang mengeluarkan pendapat yang tidak ada obyektivitasnya, hanya pendapat yang subyektif sehingga masyarakat justru dikaburkan pandangannya," ujar Kurnia.

Ia meminta masyarakat tak terlibat dalam perdebatan isu yang tidak substansial dan validasinya diragukan.

Kabar hoax bikin massa anarkis di Wamena

Di kasus lain, kabar hoax menjadi pemicu massa berbuat anakis di Wamena

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Kapolda Papua Sebut Kerusuhan di Wamena Dipicu Kabar Hoaks', polisi mendeteksi penyebab kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (23/9/2019). 

BERITA POPULER:

BERITA POPULER:

Baca: Beredar Informasi Ahok Diangkat Jadi Dewan Pengawas KPK: Musnahkan Kelompok Taliban

Baca: Ammar Zoni Drop Usai Makamkan Bayi Kembarnya, Irish Bella Tidak Ikut & Terlihat Biasa: Enggak Nangis

Baca: PERINGATAN Dini BMKG Hari Ini Senin 7 Oktober 2019, Hujan Lebat Dengan Petir dan Gelombang Tinggi

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja memastikan alasan massa melakukan aksi anarkistis di Wamena adalah karena mereka termakan kabar tidak benar (hoaks).

"Wamena minggu lalu ada isu, ada guru yang mengeluarkan kata-kata rasis sehingga sebagai bentuk solidaritas mereka melakukan aksi," ujarnya di Jayapura.

Kerusuhan di Wamena, Papua, Senin (23/9/2019) (HO)
Rudolf mengklaim kepolisian sudah mengonfirmasi isu tersebut dan memastikannya tidak benar.

"Guru tersebut sudah kita tanyakan dan tidak ada kalimat rasis, itu sudah kita pastikan. Jadi kami berharap masyarakat di Wamena dan di seluruh Papua tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya," tuturnya.

Pagi ini, sambung Rudolf, Brimob dan Bupati Jayawijaya sudah mendekati massa agar massa tidak melakukan tindakan-tindakan anarkistis.

Namun ia mengakui bahwa massa telah melakukan tindakan anarkistis.

"Laporan terakhir ada 5 motor yang di bakar," kata Rudolf.

Diberitakan Kompas.com, aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019) berujung rusuh.

Kontributor Kompas.com di Wamena, John Roy Purba melaporkan, demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN dan beberapa kios masyarakat.

Unjuk rasa yang berujung rusuh itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswanya di Wamena.

Hal itu membuat siswa marah hingga kemudian kabar itu meluas dan memicu aksi unjuk rasa pelajar di Kota Wamena.

"Sampai saat ini, Wamena masih dikuasai pelajar yang berunjuk rasa," kata Jhon melalui sambungan telepon, Senin.

John melaporkan, aparat kepolisian dan TNI berusaha memukul mundur siswa demonstran.

Peristiwa itu berlangsung sekitar 4 jam. Namun para demonstran tetap bertahan dan kian bertindak anarkistis.

"Suara tembakan terdengar di mana-mana selama 3 jam," kata John.

Memang dalam percakapan dengan John, terdengar suara rentetan tembakan senjata api.

Sampai saat ini, aktivitas di Kota Wamena lumpuh.

Masyarakat memilih mengungsi di kantor Polres Wamena dan Kodim.

Update Informasi terbaru menyebutkan dari Kontributor Kompas.com di Wamena, John Roy Purba menyebutkan, bahwa saat ini sebagian warga panik karena kehilangan anggota keluarganya.

Selain itu, kini semua warga di kota itu sudah mengungsi ke kantor polisi dan Kodim.

Sementara aksi unjuk rasa massa masih berlangsung.

Massa berusaha untuk merangsek masuk ke pusat bisnis Wamena.

Namun segera dihadang aparat kepolisian.

Wamena merupakan ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Kota ini merupakan satu-satunya terbesar di pegunungan tengah Papua.

Di Wamena juga terdapat pusat bisnis sehingga ketika terjadi kerusuhan, kawasan itu dijaga ketat aparat kepolisian.

Presiden Joko Widodo pernah dua kali mengunjungi Kota Wamena, yakni pada 28 Desember 2014 saat membicarakan persoalan-persoalan yang ada di daerah itu.

Lalu setahun berikutnya, pada 30 Desember 2015, Jokowi juga kembali mengunjung Wamena untuk meresmikan terminal baru Bandara Wamena.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Info Ahok BTP & Antasari Azhar Jadi Dewan Pengawas KPK Viral di WA adalah Hoax, ICW Ungkap Alasannya, 

Tonton: