Berita Terkini

Ahok Disebut jadi Dewan Pengawas KPK, Tugas Ini yang Akan Dijalani Mantan Gubernur DKI

Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut jadi Dewan Pengawas KPK). Ahok terpilih bersama mantan pimpinan KPK Antasari Azhar.

Ahok Disebut jadi Dewan Pengawas KPK, Tugas Ini yang Akan Dijalani Mantan Gubernur DKI
Gubenur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama (Ahok) 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut jadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Ahok dikatakan terpilih bersama mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Informasi tersebut sudah menjadi viral di media sosial ( Medsos) lewat pesan aplikasi WhatsApp.

Foto itu disertai tulisan, "Selamat dan Sukses Kami Ucapkan atas Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari Azhar Sebagai Dewan Pengawas KPK. Musnahkan Kelompok Taliban di tubuh KPK Agar tidak dijadikan untuk kepentingan politik".

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks.

Kurnia pun mengungkap sejumlah alasan kenapa informasi semacam itu patut disebut sebagai hoaks.

"Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial. Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan," kata Kurnia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Ucapan selamat atas terpilihnya Ahok dan Antasari Azhar sebagai dewan pengawas KPK. Kabar ini hoaks alias bohong
Ucapan selamat atas terpilihnya Ahok dan Antasari Azhar sebagai dewan pengawas KPK. Kabar ini hoaks alias bohong (Kolase TribunStyle.com/ Instagram Diera Bachir dan @nanyutamy78)

Hoaks Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari sudah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK(NA (beredar di WhatsAppGroup)

Baca: Jelang Penetapan Menteri, 28 Nama Ini Dinilai Siap Dampingi Jokowi-Maruf, Nama Ahok Masuk

Baca: Puput Nastiti Sebut Ahok Pahlawanku Jelang Lahiran si Kecil Yosafat, Intip Istri BTP Cek Kehamilan

Baca: Jelang Kelahiran Anak Pertamanya, Ahok dan Puput Nastiti Devi Muncul di Pesta Milik Konglomerat

Ketentuan Dewan Pengawas KPK memang baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019.

Halaman
1234
Penulis: Rhendi Umar
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved