Massa Buruh dan Wakapolda Joget Bersama

Dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta kemarin, massa buruh dari KSPI menyuarakan tiga tuntutan. Yakni, menolak revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan dan menagih janji Presiden Joko Widodo merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu, massa yang terdiri dari tenaga honorer juga mendesak pengangkatan menjadi PNS. Massa buruh menuntut setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan.

Semula, para pengunjuk rasa dari kelompok buruh ini berharap dapat bertemu dengan lima pimpinan DPR RI yang baru terpilih, khususnya Ketua DPR RI yang baru Puan Maharani, untuk menyampaikan aspirasi. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena sejumlah agenda penting tengah berlangsung di dalam komplek Parlemen, di antaranya pemilihan pimpinan MPR RI.

Ribuan massa buruh tersebut hanya bisa menyuarakan aspirasinya dengan pengeras suara dari mobil komando serta melalui sejumlah poster dan spanduk yang dibawa.

Banyaknya buruh yang berunjuk rasa membuat Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi ke Slipi tidak bisa dilalui kendaraan. Dan sejak pagi, pihak kepolisian telah melakukan pengalihan arus lalu lintas kendaraan untuk menghindari terjadinya kemacetan.

Pihak kepolisian memasang barikade berupa barrier beton di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan restauran Pulau Dua Senayan atau berjarak sekitar 500 meter dari gerbang utama komplek Parlemen. Alhasil, ribuan pengunjuk rasa dari buruh itu hanya bisa berunjuk rasa di titik tersebut.

Ada sebanyak 1.600 personel anggota Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa dari kelompok buruh ke Gedung DPR ini. Sebelumnya, melalui surat pemberitahuan ke kepolisian, pengunjuk rasa menyampaikan rencana unjuk rasa buruh KSPI akan diikuti sekitar 30 ribu orang di depan komplek Parlemen. Dan pihak Polda Metro Jaya menyiagakan 6.000 personel gabungan Polri dan TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

Pihak kepolisian mulai melakukan penyekatan jalan dengan barrier beton beberapa ratus meter dari gerbang utama komplek Parlemen, setelah gelombang unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya kerap berakhir dengan ricuh dan tindakan anarkis.

Baca: Jokowi dan Parpol Pendukung Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK

Unjuk rasa dalam dua pekan terakhir di sekitar komplek Parlemen kerap diwarnai bentrok antara petugas kepolisian dan pengunjuk rasa. Lemparan batu dan pecah belah dari pengunjuk rasa berbalas tembakan gas air mata dan water cannon dari petugas kepolisan kerap terjadi di pengujung unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa tersebut mengkibatkan korban luka-luka, baik dari pihak kepolisian maupun pengunjuk rasa. Sejumlah pos polisi, gerbang tol, lebih dari lima mobil dan sepeda motor juga hangus dibakar oleh massa perusuh.

Bentrok polisi dan para perusuh yang berlangsung di beberapa titik di sekitar komplek Parlemen hingga dini hari juga mengakibatkan arus kendaraan di beberapa jalan utama, termasuk tol dalam kota, menjadi lumpuh.

Gelombang unjuk rasa dalam jumlah besar menyasar Gedung DPR RI terjadi setelah DPR mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komsii Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diikuti upaya para anggota Dewan mengesahkan sejumlah Rancangan Undang-udang (RUU) lainnya, termasuk Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Peringatan Kode Merah

Massa saat penyampaian tuntutannya juga memberikan peringatakan kepada DPR dan pemerintah. Mereka menyatakan akan datang kembali melakukan unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi.

"Aksi kita aksi damai masih kode hijau, kalau DPR masih kekeuh merevisi uu 13 tahun 2003 dan naikkan iuran BPJS  baru kita naikkan kode merah," kata salah satu orator yang bersama presiden KSPI, Said Iqbal, dari atas mobil komando.