Tak Ada Pembahasan Referendum dalam Sidang Umum PBB, Indonesia Peringatkan Vanuatu
JK mengingatkan bahwa Papua bergabung dengan Indonesia merupakan hasil resolusi PBB.
lihat foto
"Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab."
"Provokasi Vanuatu telah menghasilkan kerusakan infrastruktur yang merupakan milik rakyat Indonesia."
"Ratusan rumah terbakar, fasilitas publik hancur, dan yang terburuk nyawa warga sipil yang tidak berdosa hilang," ujar diplomat asal Indonesia dalam Sidang Umum PBB.
Indonesia menambahkan, tidak ada negara yang memiliki catatan hak asasi manusia yang sempurna.
Namun Indonesia, seperti halnya negara lain, berkomitmen untuk mendorong dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya, tidak terkecuali di Papua.
"Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, apa yang dilakukan pemerintah selalu diawasi oleh rakyatnya, termasuk oleh institusi nasional hak asasi manusianya yang independen dan kredibel.
"Indonesia adalah sebuah negara yang pluralistik dan kami akan tetap pluralistik. Kami akan menghormati perbedaan dan adat, kebijaksanaan lokal dari setiap etnis di Indonesia."
"Keberagaman ini adalah membentuk Indonesia," kata diplomat Indonesia itu.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Wapres JK Tegaskan Tidak Ada Agenda Membahas Referendum Papua di PBB
Baca: Tiap Hari Warga Kotamobagu Hasilkan 60-65 Ton Sampah, Ginoga: Pisahkan Sampah Plastik dan Organik
Baca: Terkait Pembuatan Bom Molotov, Seorang Dosen Kampus Ternama Ditangkap Polisi, Inisialnya AB :
Baca: Api Awalnya Membakar Daun Bambu Kering, Kemudian Cepat Membesar dan Membakar Seorang Warga
Baca: Pertemuan Damai Digelar untuk Meredakan Pertikaian Warga Desa Tambun-Dumoga
Baca: Enam Hari Pasca Kerusuhan, Sudah Ada 10 Ribu Orang Daftarkan Diri Untuk Mengungsi Keluar Dari Wamena
