Satrio Wahono: Pemerintah dan Rakyat Tak Berwajah

Oleh:
Satrio Wahono
Sosiolog dan Magister Filsafat UI

TRIBUNMANADO.CO.ID - Melihat tindak-tanduk pemerintah saat ini, banyak masyarakat tak habis pikir. Tadinya harapan masyarakat sempat melambung tinggi terhadap pemerintahan saat ini.

Sebab, ada asumsi bahwa Presiden Joko Widodo sebagai wajah utama pemerintah bisa bertindak tanpa beban mengingat ia tidak perlu lagi memikirkan masalah keterpilihan pada pemilu berikutnya.

Namun alih-alih demikian, padahal pelantikan periode keduanya juga baru akan berlangsung 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo justru menggulirkan beraneka kebijakan kontroversial, seperti: rencana memindahkan ibukota, menaikkan iuran BPJS Kesehatan, mencabut subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA, dan kesan bahwa beliau mendukung rencana kontroversial revisi UU KPK yang ditengarai sebagian publik sebagai upaya melemahkan komisi anti rasuah tersebut.

Secara sosiologi politik, Jokowi kini bukannya lebih bebas bertindak, tapi justru tampak lebih terbelenggu.

Setidaknya, Rizal Mallarangeng mengakui bahwa sebagai Presiden, Joko Widodo tidak begitu saja bebas bergerak dalam melahirkan kebijakan, sebab ia harus mengarungi banyak kepentingan, termasuk dari kelompok pendukung sekitarnya (Rizal Mallarangeng, Dari Jokowi ke Harari, KPG, 2019, hlm. 15).

Apalagi, komposisi anggota barisan pendukung Joko Widodo saat ini berukuran kian tambun dengan banyaknya pihak yang dulu keras menentangnya kini justru menunjukkan gerak merapat.

Artinya, makin besar kemungkinan Presiden harus mengalokasikan porsi insentif yang lebih banyak bagi para penyokongnya.

Kesibukan Presiden Jokowi menengok pada kalangan elite adalah perwujudan tesis teoretis bahwa pemerintah dalam rangka mempertahankan stabilitas politik perlu melakukan pendekatan soft power, yakni dengan memasukkan kelompok-kelompok oposisi dalam infrastruktur politiknya (Marcus Mietzner, “Stagnasi Demokratik Indonesia”, dalam Merancang Arah Baru Demokrasi, KPG, 2014, hlm. 176).

Dari perspektif teori sumber kekuasaan, perilaku politik Jokowi dan pemerintah saat ini bisa digolongkan ke dalam tesis bahwa kekuasaan yang dipegang tidak selalu merupakan kekuasaan yang digunakan (Jeffrey Winters, “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia” dalam Merancang Arah Baru Demokrasi, hlm. 203).

Banyak aktor politik yang bisa mengalangi inisiatif tindakan presiden dan actor penghambat paling utamanya adalah kaum oligark yang menjadi sangat berkuasa karena memiliki basis material berlimpah alias kekayaan.

* Rakyat tak berwajah

Tatkala Presiden terseret dalam pusaran kepentingan kaum oligark dan relasi kuasa berkisar hanya pada elit politik konservatif, wajar jika wajah terdekat yang terlihat oleh Presiden adalah wajah elit, bukan lagi wajah rakyat.

Merujuk filsafat etika Emmanuel Levinas, seorang pribadi ketika berhadapan dengan pihak liyan haruslah berperilaku seakan-akan ia menatap Wajah yang meniscayakan dirinya tunduk dan mengabdi pada Wajah tersebut (Lihat K. Bertens, Fenomenologi Eksistensial, Gramedia, 1986).

Oleh karena itu, ketika Presiden terlalu sering menatap elite oligarkis yang memiliki kepentingan menjalankan mekanisasi pertahanan aset kekayaan, maka Wajah rakyat di saat yang sama menjadi pudar sehingga kepentingan rakyat pun termarginalkan. Rakyat menjadi anonim, sehingga rakyat tidak lagi dianggap sebagai persona atau sosok yang patut diperhatikan.