Bincang Santai di Tribun: Richard Sualang Bicara Metropolitan hingga Pilkada Manado

Richard Sualang, kader PDIP yang digadang maju di Pilkada Kota Manado 2020. Ia menjabat Ketua DPC PDIP Manado.

Bincang Santai di Tribun: Richard Sualang Bicara Metropolitan hingga Pilkada Manado
tribun manado
Ketua PDIP Manado Richard Sualang berfoto saat berkunjung ke Kantor Tribun Manado di Jln AA Maramis, Kairagi II, Manado, Rabu (4/9/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Richard Sualang, kader PDIP yang digadang maju di Pilkada Kota Manado 2020. Ia menjabat Ketua DPC PDIP Manado. Politisi muda berlatar belakang dokter ini sudah tiga periode sebagai wakil rakyat.

Dua periode menjabat Wakil Ketua DPRD Manado. Di periode ketiga 2019-2024, putra sulung politisi gaek PDIP almarhum Fredy Sualang ini akan duduk di Gedung Cengkih, DPRD Sulut. Richard baru saja memenangi kursi DPRD Sulut dari Dapil I Kota Manado.

Baca: Aktivis HAM Jadi Tersangka Rusuh Asrama Papua: Ini Sosok Veronica Koman

Tribunmanado.co.id pun mendapat kesempatan wawancara khusus dengan Icad, sapaan akrabnya, saat berkunjung ke Kantor Tribun Manado di Jalan AA Maramis, Kelurahan Kairagi II, Kota Manado, Rabu (4/9/2019). Berikut petikan wawancaranya.

Tanggapan Anda soal pemerintahan Jokowi yang menetapkan Manado sebagai kota metropolitan?

Bayangan saya Manado jadi kota metropolitan, cita-cita saya kalau jadi kepala daerah, Manado itu memang harus jadi kota metropolitan, ternyata sudah didahului Pak Presiden Jokowi.

Untuk mewujudkan ini, perlu sinergitas kepemimpinan nasional, provinsi, dan kota. Ini sangat menentukan.

Kota Manado ditetapkan sebagai 1 dari 10 kota metropolitan ini, ada peran juga Gubernur Sulut Olly Dondokmbey, salah satu pimpinan parpol yang berkuasa. Wajar kemudian, beliau ingin juga memajukan daerahnya. Kondisi ini, tinggal daerah mengakselerasi.

Apa saja dibutuhkan untuk mewujudkan Manado sebagai kota metropolitan?

Pertama, dari segi kewilayahan, Manado sudah memenuhi sehingga, kita kira perlu payung hukum. Menuju kota metropolitan kemudian payung hukumnya masih kelas kecamatan. Harus di-upgrade dengan ringkas. Sama seperti Pak Presiden Jokowi memangkas dan memperpendek birokrasi, misalnya pengurusan izin.

Baca: Indonesia Kontra Malaysia: Pertaruhan Kebanggaan Negara

Membangun tanpa payung hukum, ujung-ujungnya masalah hukum. Payung hukum ini yang akan diakseleasi. Kewilayahan siap.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved