Bincang Santai di Tribun: Richard Sualang Bicara Metropolitan hingga Pilkada Manado

Efeknya sangat besar. Misalnya penyedotan tenaga kerja, ini sumber daya manusia (SDM) Sulut harus mumpuni.

Penetapan kota metropolitan akan mendorong pembangunan infrastruktur, tapi harus juga sejalan dengan pembangunan SDM. Jangan nanti tidak bisa angkat ekonomi ril di masyarakat. Kalau masyarakat tidak siap maka kota metropolitan ini tidak bisa menyumbang kesejahteraan.

Pembangunan manusia dan infrastrutur harus simultan. Kalau masyarakat tidak terserap sebagai tenaga kerja, maka pembinan teritorial nggak akan jalan. Faktor keamanan akan terganggu.

Baca: Lebih 500 Ribu Tautan Sebar Hoaks Papua: Paling Banyak Menggunakan Twitter

Ini pernah terjadi di era 1990-an, ketika sebuah hotel besar buka di Likupang. Masyarakat lokal tidak dilibatkan, karena tak memiliki skill. Dulu itu masyarakat belum siap, ini jadi pelajaran.

Bagaimana harusnya langkah menyiapkan SDM lokal kepariwisataan?

Tidak bisa dipungkiri akselerasi sekolah kejuruan yang harus diperbanyak. Kondisi saat ini masih tanggung. Salut dengan ide Pak Gubernur Olly akan membangun SMK Pariwisata lengkap dengan hotelnya.

SMK semacam ini perlukan karena memang masih minim. Politeknik negeri, sekolah tinggi pariwisata, pemerintah harus campur tangan. Pariwisata ini jadi lokomotif, semua harus ikut di situ. Contohnya Bali, saat ini, sudah kejar-kejaran ketersediaan SDM dan kebutuhan.

Langkah konkrit misalnya soal fasilitas gedung bisa pinjam pakai, perizinan sekolah dipermudah. Mesti masif, supaya bisa mengejar tiga tahun ke depan ini. Kursus-kursus bahasa asing ditingkatkan. Penyiapan SDM terutama bahasa.

Bagaimana merekrut SDM yang unggul?

Pemerintah sebenarnya punya program namnya job fair atau bursa kerja. Maka dibuka job fair khusus pariwisata. Capaian job fair biasanya itu seberapa banyak tenaga kerja yang terserap. Konsep ini dibalik, jadi identifikasi seberapa banyak yang qualified dan seberapa banyak yang tidak qualified.

Yang qualified siap bekerja, sementara yang belum qualified ini dilatih, diberi kursus. Kalau yang mendaftar 1.000 yang qualified 200, maka 800 yang belum qualified. Ini yang dilatih.

Strateginya dibalik, jadi alat ukur. Artinya kan banyak yang suka kerja tapi belum ada skill, maka dilatih. Sekarang ini kan orang sudah tidak mau pilih-pilih kerja.

Ada anggapan Kota Manado begitu-begitu saja, apa persoalannya?

Saya 10 tahun di DPRD Kota Manado, sudah sering lihat APBD, memang cuma begitu-begitu saja.

Sejak Pak Jokowi jadi presiden, ada program Nawacita, rupanya ingin diterjemahkan di APBD. Seringkali yang saya lihat, di RPJMD ini lebih suka mencocok-cocokan. Ini kayaknya cocok. Di RPJMD kemudian terjemahkan di APBD itu dianggap Nawacita.