Tanah di Ibu Kota Baru Rp 2 Juta per Meter: Jual kepada Pembeli Individu Bukan Developer
Pemerintah berencana menjual tanah di lokasi ibu kota baru, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kuatai Kartanegara.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
"Kalau harga Rp 2 juta per meter (kali 30 ribu hektare = 300 juta meter, Red), maka pemerintah akan mendapat Rp 600 triliun. Apalagi kalau dijual Rp 3 juta per meter, kita sudah mendapat Rp 900 triliun. Tapi kita tidak untuk mencari untung. Ingat tanah ibu kota ini, tanah negara, jadi tidak perlu membeli," ujar Presiden Jokowi.
Baca: Kata-kata Provokatif Ini yang Bikin Wiranto Berang ke Benny Wenda
Tahun 2023 Pindah
Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur boleh disebut mengikuti negara lain. Misalnya, pemindahan ibu kota Malaysia ke Putra Jaya. Pihak yembangun ibu kota baru adalah BUMN, kemudian pengelolaannya diserahkan kepada swasta.
Atau pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw, menggunakan anggaran pembangunan ibu kota sepenuhnya menggunakan dana pihak Tiongkok.
"Kita tidak mau seperti mereka. Pemindahan ibu kota akan didanai rakyat," ujar Jokowi. Sleain skema menjual tanah, presiden juga mengungkap skema alternatif.
Misalnya, pembangunan ibu kota melibatkan swasta, lalu menyewakan kepada pemerintah atau BUMN untuk masa waktu jangka panjang, 50 tahun.
Presiden sangat yakin, pembangunan ibu kota tidak akan menuai masalah, sebeb pemerintah memniliki niat tulus.
"Kalau semua berjalan dengan baik, pasti akan mudah. Tetapi kalau ada yang bermain, katakan Bappenas bermain, maka akan jadi masalah. Jadi pemerintah, niatnya baik, dan tidak main-main."
Sebelum memindahkan ibu kota negara ke Kaltim, kata Jokowi, ia telah bertanya kepada sejumlah kepala negara lain. Misalnya, Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad.
Proses pemindahan ibu kota negeri jiran ini memakan waktu tiga tahun, sejak proses rekonstruksi. Berkaca pada pemindahan ibu kota negara Malaysia ke Putra Jaya, Jokowi yakin ia akan berkantor di Kaltim sebelum lengser tahun 2024.
"Saya bertanya kepada pak Mahatir Muhammad, katanya dalam waktu 3 tahun pembangunan ibu kota. Maka, saya yakin, kita pun tiga tahun bisa, jadi tahun 2023 ibu kota sudah bisa pindah ke Kaltim," ujar Jokowi.
Ramah untuk Pejalan dan Sepedaan
Presiden Joko Widodo mengungkap desain Ibu Kota RI di Kaltim. Menurut dia, kota akan didesain sedemikian rupa sehingga sehat, ramah lingkungan sekaligus smart city. Ramah lingkungan yakni dengan konsep ramah untuk pejalan kaki dan sepeda angin.
Setiap orang dianjurkan berjalan atau naik sepeda. Namun jika jarak agak jauh, disediakan transportasi publik yang nyaman. Jika belum cukup juga, warga boleh menggunakan mobil.
"Itu pun ada syaratnya, kendaraan ramah lingkungan, seperti mobil listrik," kata Jokowi saat bertemu dengan lebih dari 35 pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9).
Menyangkut negara yang memiliki ciri khas kota cerdas (smart city), Jokowi mencontohkan praktik pengurusan izin di Singapura. Di negera Singa itu, proses perizinan sangat ringkas, mudah dan cepat.
