Advetorial
Pemkot Kotamobagu Akan Efisiensikan Anggaran Demi Pertahankan Universal Coverage 96 Persen
Wali Kota Kotamobagu Hj Tatong Bara menanggapi soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Penulis: Alpen_Martinus | Editor: David_Kusuma
lihat foto
Pemkot Kotamobagu Akan Efisiensikan Anggaran Demi Pertahankan Universal Coverage 96 Persen
TRIBUNMANADO.CO.ID - Wali Kota Kotamobagu Hj Tatong Bara menanggapi soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tingkat Nasional bukan lokal kita.
"Kalau kita yang mengatur, kita bisa baca kemampuan dan lainnya," jelasnya, Senin (2/9/2019).
Namun ia yakin, kenaikan ini sesuai dengan perhitungan Pemerintah.
"Saya yakin masyarakat Kotamobagu masih bisa ikuti jumlahnya," jelasnya.
Sebab menurutnya, pelayanan kesehatan dengan jumlah BPJS yang sederhana ini, tentu meliputi pelayanan yang luas sekali.
BERITA POPULER:
> Peluang dan Dampak Bagi Malaysia Setelah Ibu Kota Indonesia Resmi Dipindahkan ke Kaltim, Apa Saja?
> Sandiaga Uno Diusir dan Ditampar Prabowo Subianto? Ini Pengakuan Terbuka Wagub Jakarta ke 30
> Bayi Baru Lahir Tewas Dibekap Pakai Celana Dalam, Pelakunya Ternyata Mahasiswi Diputuskan Pacar
"Sehingga kalau dibandingkan dengan jumlah biaya pengobatan dengan coverage kali ini masih relatif rendah, oleh sebab itu pemerintah menaikkan," jelasnya.
Ia meyakini, masyarakat Kotamobagu punya ketahanan ekonomi yang kuat, sehingga masih bisa untuk membayar iuran, dibandingkan dia harus mengobati sendiri.
"Kenaikan juga tidak signifikan, iurannya tidak besar, mari kita terima dengan satu kalkulasi tidak sempit, tapi kita lihat efek pengobatannya, karena semua barang naik," jelasnya.
SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO:
Hingga saat ini, universal coverage di Kotamobagu mencapai 96 persen.
"Itu kita pertahankan, tidak mungkin kita turunkan, dan nanti akan dilakukan perhitungan di APBD, semuanya menjadi beban APBD, makanya pimpinan daerah harus jeli memetakan anggaran, apalagi beban anggaran di 2020 ada Pilkada, bangunan ringroad, termasuk bahasan TAPD dan Banggar, soal penajaman mana yang menjadi skala prioritas, tidak mungkin batalkan BPJS tetap kita cover," jelasnya.
Namun akan dibahas DPRD, berapa beban anggarannya.
