Kabar Papua
Di Balik Seruan Papua Merdeka, Janji Pemerintah Kolonial Belanda yang Tertahan
Lahirnya OPM tak bisa dilepaskan dari janji pemerintah kolonial Belanda sebelumnya bahwa Papua bakal merdeka.
Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rhendi Umar
Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.
Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua.
Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.
Berita Populer: Dua Wanita Diajak Jalan, Minum Miras, Tak Sadarkan Diri Lalu Dibawa ke Apartemen, Pemaksaan Terjadi
Berita Populer: TERUNGKAP, Inilah Keunggulan Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia, Dinilai Minim Bencana
Berita Populer: Dua Turis Jerman Selamat dari Cuaca Buruk Lokon: Begini Ceritanya Bertahan 23 Jam di Hutan
Lahirnya OPM tak bisa dilepaskan dari janji pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, bahwa Papua bakal merdeka.
Pada 1 Desember 1961, Bendera Bintang Gejora berkibar di samping Bendera Belanda untuk pertama kalinya.
Namun pada 19 Desember 1961, Trikora dicetuskan Presiden Sukarno dari Alun-alun Utara Yogyakarta. Sukarno ingin menggagalkan 'Negara Papua' buatan kolonial Belanda.
Menurut Sukarno, wilayah yang dulu disebut Nugini Belanda (Nederland Nieuw Guinea) itu adalah wilayah Indonesia.
Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda meneken perjanjian yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), disebut sebagai Perjanjian New York.
Hasilnya, mulai Oktober 1962, Papua diamanatkan terlebih dahulu ke PBB di bawah UNTEA (Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Temporary Executive Authority). Selanjutnya, Papua akan diserahkan Belanda ke Indonesia pada 1 Mei 1963.
Dalam kondisi itu, pihak yang ingin Papua merdeka kemudian bergerak.
Pihak otoritas Indonesia menyebutnya sebagai OPM. Nama OPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari.
Lama kelamaan, pihak pemberontak juga menerima nama OPM yang sering dipakai pihak Indonesia itu karena nama itu lebih tepat, singkat, dan mudah diingat ketimbang nama panjang organisasi yang mereka bentuk semula, 'Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat'.
Pada perkembangan selanjutnya, 1 Juli diperingati simpatisan Papua Merdeka sebagai hari lahirnya OPM.
Pada tanggal itu tahun 1971, digelar proklamasi kemerdekaan Papua dengan Seth Jafeth Roemkorem sebagai Presiden sementara Papua Barat (West Papua).
Pengertian Papua Barat saat itu tentu bukanlah seperti yang dipahami sebagai 'Provinsi Papua Barat' saat ini, melainkan seluruh wilayah Papua sebelah barat Papua Nugini.