Pilpres 2024
Golkar Usung Capres dan Cawapres Sendiri di Pilpres 2024, Signal Sumbang 24 Hewan Kurban
Partai Golongan Karya, telah merencanakan bakal mengusung capres dan cawapresnya sendiri pada Pilpres 2024.
Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rhendi Umar
lihat foto
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, tak menampik bahwa angka 24 bisa diterjemahkan sebagai harapan Golkar mengusung calon presiden dan wakil presidennya sendiri di Pemilu 2024.
"Ini adinda menejermahkannya pas betul," kata Airlangga sambil tertawa, usai shalat Id di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2019).
Airlangga mengatakan, 24 sapi itu adalah kurban dari pribadinya dan sejumlah pengurus partai seperti Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Dewan Pembina Akbar Tanjung.
Ia bercerita, sapi yang ia kurbankan beratnya sekitar 1,4 ton.
BERITA POPULER: Sakit Hati Dianiaya, Pria Ini Tikam Driver Ojol Pakai Gunting hingga Tewas, Ditangkap di Pasar 45
BERITA POPULER: Olly Dondokambey Isyaratkan Joune Ganda Dapat Tiket PDIP di Pilkada Minut
BERITA POPULER: Viral Empat Pemuda Kencingi Bendera Merah Putih: Begini Pengakuan Mereka
Momen berkurban di Idul Adha ini, kata Airlangga, selalu digelar setiap tahunnya.
"Tentu ini acara rutin dalam rangka Idul Adha," katanya.
Partai Golkar Menilai Wajar Jika PDIP Minta Jatah Menteri Paling Banyak
Kandidat menteri dari PDIP untuk Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menjadi satu bahasan dalam Kongres V PDIP di Bali.
Terkait menteri dari PDIP ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan meminta secara terang-terangan kepada Jokowi agar PDIP mendapat jatah menteri paling banyak.
Partai Golkar menganggap wajar bila Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta jatah kursi Menteri paling banyak kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Mengingat PDIP perjuangan adalah partai pemenang Pemilu 2019 lalu.
"Wajar sebagai Partai pemenang pemilu dan partai pendukung Koalisi Jokowi-Maruf Amin, jika menginginkan lebih banyak. Itu kan proporsionalitas saja," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Minggu (11/8/2019).
Namun semuanya dikembalikan kepada Jokowi sebagai Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan Kabinetnya.
"Itu hak preogratif Pak Jokowi untuk menentukan komposisi dan figur yang dibutuhkan untuk bekerja sesuai dengan visi, misi dan program yang telah dirumuskan dalam nawacita jilid kedua," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi karena yakin akan objektif dalam menyusun komposisi Kabinet untuk periode 2019-2024.
