Kongres PDIP
Sikap Politik PDIP Mendatang Berharap Pimpinan MPR Dukung Usulan Amandemen Terbatas UUD 1945
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap pimpinan MPR periode 2019-2024 mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945 yang diajukan PDIP.
Sikap Politik Kongres V PDIP
Kongres V PDIP resmi ditutup oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Sabtu (10/8/2019).
Selain menetapkan ketua umum dan pengurus DPP PDIP, Kongres pun melahirkan sikap politik untuk lima tahun ke depan.
Hasilnya, sikap politik PDIP dirumuskan mulai dari bidang ekonomi, ekonomi, budaya, hingga kesehatan.
Sikap politik itu, dimuat dalam dokumen yang tidak dibacakan saat Kongres. Namun telah disetujui untuk disebarkan publik.
Salah satu sikap politik PDIP adalah mendorong kembali lahirnya produk orde baru Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang selama ini sejak amandemen UUD 1945 tak lagi dipergunakan.
Baca: Perjuangan Nenek Sahnun Kumpulkan Uang Rp 10 Juta dari Mulung 5 Tahun untuk Kurban
"Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan," tulis Sikap Politik PDIP, Sabtu (10/8/2019)
PDIP juga menegaskan sikapnya dalam isu lingkungan. Selain itu, PDIP meminta negara ikut memastikan kelestarian lingkungan, salah satunya degradasi hutan.

"Negara wajib menjamin kelestarian lingkungan dengan memastikan pembangunan yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung serta baku mutu lingkungan hidup, serta memenuhi komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim dengan mencegah degradasi hutan, restorasi lahan gambut dan pengembangan energi baru dan terbarukan," bunyi poin 15.
Baca: Kongres V PDIP Ada yang Kebakaran Brewok saat Megawati Istimewakan Prabowo, Jokowi Kesulitan
Berikut sikap Politik PDIP sebagai hasil Kongres V PDIP:
1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia bersifat final dan mengikat.
2. Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pancasila sebagai pedoman dalam merumuskan rencana pembangunan, keputusan kebijakan pembangunan, implementasi kebijakan pembangunan dan dalam pengawasan atas dijalankannya kebijakan pembangunan.
Baca: Resep Masakan Olahan Daging Sapi dan Kambing Cocok untuk Hidangan Idul Adha 2019, Mudah dan Praktis!