Sikap Politik PDIP Mendatang Berharap Pimpinan MPR Dukung Usulan Amandemen Terbatas UUD 1945

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kongres V PDIP resmi ditutup oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Sabtu (10/8/2019).

Selain menetapkan ketua umum dan pengurus DPP PDIP, Kongres pun melahirkan sikap politik untuk lima tahun ke depan. 

Hasilnya, sikap politik PDIP dirumuskan mulai dari bidang ekonomi, ekonomi, budaya, hingga kesehatan. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap pimpinan MPR periode 2019-2024 mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945 yang diajukan PDIP.

"PDIP menginginkan lima orang pimpinan MPR, berdasarkan perintah UU MD3 yang sekarang, itu adalah figur-figur dan partai-partai politik yang sepakat dengan agenda amandemen terbatas UUD 1945 ini," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kawasan Sanur, Bali, Minggu (11/8/2019).

Ahmad Basarah mengatakan, komposisi pimpinan MPR mesti sepakat dengan agenda amandemen terbatas UUD 1945 demi memuluskan usulan PDIP.

Untuk itu, kata Basarah, PDIP akan berkomunikasi dengan partai-partai politik untuk menentukan komposisi pimpinan MPR dan melobi partai-partai politik untuk mendukung wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Baca: Badan Pusat Statistik Mencatat 6,82 Juta Orang Masih Menganggur, Berikut Faktor Pemicunya

Baca: Ibadah Haji 2019, Hal Langka Terjadi, Hujan Deras Guyur Padang Arafah

Baca: Olly Dondokambey Calon Menteri? Berkembang Diplot di Antara 3 Menteri ini!

FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO

Ia menyebut, PDIP membuka kemungkinan adanya unsur dari luar koalisi Indonesia Kerja (KIK) masuk dalam komposisi pimpinan MPR selama mendukung wacana amandemen terbatas UUD 1945.

"Kita akan menyepakati komposisi pimpiman MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang bersepakat, yang commited, yang setuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945," ungkap Basarah.

Ia menambahkan, komposisi pimpinan MPR itu nantinya juga akan disetujui oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Mengenai siapa ketua atau wakil ketuanya tentu nanti itu adalah wewenang para ketua umum masing-masing partai politik dan itu atas dasar persetujuan Presiden Joko Widodo," jelas Basarah.

Sebagai informasi, PDI Perjuangan merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Baca: Viral Bule Tendang Pengendara Motor sampai Terjatuh di Bali, Ini Sosoknya

Baca: KSAD Jenderal TNI Andika Sampingkan Permintaan Menhan untuk Pemecatan Enzo Zenz Allie, Ini Alasannya

Baca: Ketika Anak Ruben Onsu Mau Tabrak Sarwendah Sampai Mati, Ternyata Disuruh Pria yang Thalia Tunjuk

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO