Hadapi Kongres V Bali: Ini Kata Kader PDIP Sulut soal Ketua Harian
Beberapa isu krusial mencuat jelang Kongres V PDIP di Bali pada 8-10 Agustus 2019. Selain merapatnya Partai Gerindra
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Beberapa isu krusial mencuat jelang Kongres V PDIP di Bali pada 8-10 Agustus 2019. Selain merapatnya Partai Gerindra ke pemerintahan Joko Widodo, siapa ketua harian yang akan membantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi isu seksi di publik.
Baca: Sugeng Tindak Mbah Moen
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Utara belum mengetahui pasti wacana ini sampai nanti diungkapkan dalam kongres.
Wakil Ketua DPD PDIP Sulut Bidang Pemenangan Pemilu, Steven Kandouw mengatakan, penempatan ketua harian bisa terwujud atau tidak dengan satu jalan.
"Semua keputusan ada di tangan Ibu Ketum (Megawati)," kata Wagub Sulut ini ketika dikonfirmasi tribunmanado.co.id, Selasa (6/8/2019).
Sekretaris DPD PDIP Sulut, Franky Wongkar mengatakan, wacana itu sudah mencuat tapi ia mengaku belum mendapat informasi detail soal itu. "Itu biasanya dibicarakan di kongres," ungkapnya. Kongres memang satu di antaranya membahas struktur partai. Di DPP itu strtuktur itu cuma 27 orang.
Baca: Miliarder Dunia Rugi Rp 1.638 T dalam Sehari
"Nanti agendanya ada pertanggungjawaban, pemandangan umum DPD, pembahasan program dan pemilihan pengurus DPP," kata dia.
PDIP belum memutuskan soal adanya posisi ketua harian dan wakil ketua umum di dalam tubuh partai berlambang banteng ini. Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang DH mengatakan, perlu atau tidaknya posisi ketua harian dan wakil ketua umum itu akan dibicarakan panjang lebar di kongres.
"Kita belum sampai di keputusan, karena itu semua dibicarakan, dimusyawarahkan secara panjang lebar di kongres," kata Bambang saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).
Baca: Video Game Picu Penembakan Massal AS: Begini Langkah Presiden Trump
Menurut Bambang, keputusan itu akan dibahas dan ada di tangan peserta kongres. "Nanti dibicarakan di kongres. Oleh karena itu kita undang utusan itu kan terdiri dari ketua, sekretaris, bedahara DPD dan DPC. Itu kita undang bermusyawarah, berkongres untuk mengambil keputusan yang menggambaran aspirasi dari semua," ungkap Bambang.
Ia juga menilai wacana posisi ketua harian ini bukan jadi pro kontra di kalangan kader. Hanya saja, lanjut Bambang, wacana itu hingga kini masih dinamis. "Saya tidak mau menggunakan terminologi pro kontra, tapi masih sangat dinamis," jelasnya.
Waksekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, penentuan ketua harian merupakan hak prerogatif Megawati. "Jadi legal standing posisi kongres dalam hal ketua umum itu bukan lagi memilih, tapi menetapkan Bu Mega sebagai ketua umum.
Setelah Bu Mega ditetapkan sebagai ketua umum, Bu Mega lah yang kemudian oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) diberikan hak prerogatif untuk menyusun postur, struktur dan personel DPP partai," ujar Basarah. (ryo)
