Siapkan Basarah Jadi Ketua MPR: Ini yang Ditargetkan PDIP

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – PDIP menyiapkan empat nama calon ketua MPR. Partai tengah membahas nama-nama tersebut secara internal. "Iya, baru dibahas di fraksi," kata politikus PDIP Eva Sundari.

Empat orang tersebut adalah Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, yang juga menjabat sebagai wakil ketua MPR. Kemudian, tiga nama lainnya adalah Menkumham Yasonna Laoly, Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan dan Andreas Hugo Pareira. Sejauh ini, ujar Eva, cenderung menguat ke satu nama. "Basarah," ujar Eva.

Basarah dipersiapkan untuk kursi pimpinan MPR, termasuk juga kemungkinan Ketua MPR. Eva menyebut bahwa partainya memang tak menutup mata untuk juga mengincar kursi ketua MPR di periode parlemen mendatang. Sebab, tidak ada aturan yang melarang partai pemenang menduduki kursi Ketua DPR dan MPR sekaligus.

Kendati demikian, ujar Eva, PDIP mengutamakan harmoni Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dalam penyusunan paket MPR. PDIP akan mengambil posisi tersebut hanya jika disetujui bersama oleh koalisi. "Kalau memang semua menghendaki PDIP sebagai ketua MPR, maka kami ambil," ujar Eva, Senin (29/7/2019).

Baca: Egy Maulana Dapat Nilai Jelek dari Media Lokal Saat Laga Lechia Gdansk vs Wisla Krakow

Posisi Ketua MPR belakangan memang menjadi incaran semua partai yang lolos ke parlemen. Posisi ini dinilai sangat strategis mengingat di periode parlemen mendatang direncanakan akan ada amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selama ini, PDIP yang paling getol menyuarakan dua hal tersebut. Hal tersebut diakui Eva Sundari.

"Memang PDIP yang paling getol, bahkan kami sudah menyiapkan berbagai strategi agar isi GBHN maupun pengelolaan revisi amandemen dan pembentukan GBHN bisa lancar," ujar Eva.

Wakil Ketua Korbid Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) bicara tentang 'perebutan' kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Menurut Bamsoet, isu kursi Ketua MPR kini lebih 'bermasalah' ketimbang menteri.

"Jatah menteri cukup banyak. Itu justru menjadi masalah adalah di parlemen, perebutan kursi ketua MPR masih terjadi di kalangan koalisi itu sendiri," kata Bamsoet usai menghadiri acara Rapimnas II Soksi 2019 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Bamsoet berpendapat Golkar pantas mendapatkan jatah kursi Ketua MPR. Namun di lain sisi Bamsoet sadar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang merupakan rekan koalisi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, juga mengincar jabatan tersebut.

Baca: Kuota Urea Berkurang Untuk Kotamobagu

"Golkar sebagai pemenang kedua merasa sangat pantas untuk mendapat jatah Ketua MPR. Tetapi PKB juga mengincar kursi itu. Untuk meredakan ketegangan di internal koalisi, perlu ketegasan Presiden Jokowi. Saya yakin Presiden Jokowi mampu menghadapinya dengan elegan. Karena koalisi sangat penting bagi Pak Jokowi dan pemerintahannya periode kedua yang akan datang," terang Bamsoet.

Bamsoet kemudian menjelaskan jabatan Ketua MPR menjadi rebutan karena sangat strategis dan penting terkait soal kewenangan melakukan amandemen di samping untuk menjaga wibawa dan menunjukkan keberhasilan partai.

"Ke depan tantangan kita bukan masalah ekonomi lagi, tapi masalah radikalisme. Dalam pembicaraan dengan Pak Presiden, Presiden tidak galau soal ekonomi, beliau galau dengan tantangan yang lebih besar yaitu radikalisme," imbuhnya.

Dengan kewenangan penuh di MPR, tambah Bamsoet, negara dapat memojokkan eksistensi pihak-pihak yang menganut paham radikalisme dengan mengeluarkan TAP MPR.

Buah Pertemuan Mega-Prabowo

Pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pada Rabu (24/7), dibayangi isu power sharing atau bagi-bagi jabatan di pemerintahan.