Amien Rais Beberkan Surat Prabowo: Begini Permintaannya

GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama beserta Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) akan menggelar Ijtima Ulama keempat. Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengakui bahwa Ijtima Ulama keempat digelar sebagai wadah konsolidasi antara ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyikapi kondisi politik terbaru, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi(MK) dan KPU RI yang menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Tentu Ijtima Ulama keempat digelar untuk mengevaluasi apa yang sudah diputuskan sebelumnya, tapi kami memperjuangkan tata nilai, bukan politik praktis kekuasaan. Kami memperjuangkan agar kecurangan dan kezaliman tidak menjadi kebiasaan di negeri ini,” ujar Munarman, Senin(15/7).

Sementara itu Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak menyebut Ijtima Ulama keempat tidak digelar untuk menanggapi pertemuan calon presiden yang sebelumnya mereka dukung yakni Prabowo Subianto yang akhirnya menemui calon presiden terpilih Jokowi kemarin Sabtu (13/7).

“Jadi kami sudah merumuskan akan menggelar Ijtima Ulama keempat sudah dua hari sebelumnya, terlalu kecil kalau kita menggelar Ijtima Ulama hanya menanggapi pertemuan atau peristiwa, visi kita jauh ke depan,” ujar Yusuf Martak.

Sementara itu Sekjen GNPF Ulama Eddy Mulyadi mengatakan bahwa pelaksanaan Ijtima Ulama keempat baru akan ditentukan dalam rapat internal bersama ormas yang ikut serta malam ini. Eddy juga menegaskan bahwa Ijtima Ulama keempat tak akan membahas lagi mengenai dukungan kepada Prabowo Subianto.

“Tak ada bahas dukungan-dukungan lagi, dengan putusan MK semua sudah selesai, seperti dijelaskan Munarman bahwa kami memperjuangkan nilai, bukan politik praktis,” pungkasnya.

Kadiv Hukum Persatuan Alumni (PA) 212, Damai Hari Lubis justru mempertanyakan pertemuan kedua tokoh ternama itu. "Karena belum ada sounding sedikitpun atau klarifikasi terhadap langkah beliau (Prabowo Subianto)," kata Damai Hari Lubis.

Pada kesempatan itu Damai Hari Lubis juga menegaskan Prabowo Subianto bukanlah pemimpin pihaknya. "Pak Prabowo bukan pemimpin kami," ucap Damai Hari Lubis. Damai Hari Lubis lantas menegaskan kejelasan hubungan PA 212 dengan Prabowo Subianto.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid setuju dengan pendapat Presiden Jokowi, yang menyebut oposisi sebagai posisi yang mulia dalam bernegara.  Sodik menekankan partainya lebih condong berada di luar pemerintahan, lantaran pemerintahan membutuhkan oposisi yang kuat dan loyal. 

"Pimpinan kami juga sekaligus mengatakan bahwa kami diluar. Bekerja sama itu dalam pengertian yang lebih luas, artinya membangun bangsa, jangan diartikan bekerja sama itu dalam arti sempit kami masuk di kabinet," katanya.

"Oposisi yang baik, kami adalah bagian bekerja sama bagi bangsa. Jangan semua ingin masuk di dalam, oposisi tidak kalah mulianya bagaimana mungkin tanpa oposisi itu pemerintah hanya akan satu sisi, jadi harus ada oposisi yang kuat dan loyal," imbuhnya.

Ia menambahkan kerjasama dalam membangun bangsa tak mesti bergabung ke dalam pemerintahan. Namun juga bisa berkontribusi di luar pemerintahan.

"Bekerjasama MPR, DPR, di media, masyarakat dan tentu jangan khawatir dalam bidang dan syarat yang konstitusional. Kita juga harus membangun kepada rakyat, terutama kepada elit partai soal kerja sama membangun bangsa," pungkasnya. (tribun Network/mam/zal/wly/vin/fik)