Amien Rais Beberkan Surat Prabowo: Begini Permintaannya

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional(PAN) Amien Rais kembali berkomentar terkait pertemuan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto usai Pemilu Presiden 2019. Amien Rais sengaja mendatangi DPP PAN di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk menyampaikan pandangannya terkait pertemuan tersebut.

Amien yang mengenakan batik biru lengan panjang lengkap dengan pecinya itu menjelaskan mengenai adanya surat dari Prabowo yang ditujukan kepadanya. Ia baru mengetahui surat tersebut karena dalam beberapa hari terakhir sedang berada di Yogyakarta. Sementara surat tersebut dialamatkan ke rumahnya di kawasan, Gandaria, Jakarta Selatan.

Surat tersebut menurut Amien baru ia baca begitu tiba di Jakarta, Senin, (15/7). Surat tersebut tertanggal 12 Juli atau satu hari sebelum pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo.

"Jadi saya tadi datang dari Yogyakarta kemudian langsung baca surat di meja saya dari Prabowo surat itu tertanggal 12 Juli," kata Amien.

Baca: Seperlima Kredit Fintech Wajib ke Sektor Produktif

Isi dari surat tersebut menurut Amien yakni informasi mengenai rencana pertemuan Prabowo dengan Jokowi. Prabowo juga menyampaikan alasan digelarnya pertemuan tersebut.

"Isinya pak Amien kemungkinan tiga belas Juli, jadi esok harinya akan ada pertemuan dengan pak Jokowi, bagi saya pak Amien kepentingan lebih besar yaitu keutuhan bangsa, NKRI, dan lain lain, itu lebih saya pentingkan," kata Amien.

Dalam surat tersebut menurut Amien, Prabowo merencanakan bertemu dengannya membahas hasil pertemuan dengan Jokowi. Namun ia mengaku belum tahu kapan pertemuan tersebut akan digelar.

"Paragraf dua dikatakan setelah ini setelah pertemuan saya akan ketemu pak Amien bisa di Jakarta, atau bisa di Yogyakarta," katanya.

Baca: Jumlah Warga Miskin Turun: Ini Penjelasan BPS

Amien mengatakan tidak bisa menjelaskan pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi karena belum bertemu langsung dengan Prabowo. Ia baru bisa menjelaskan setelah mendengar langsung dari Prabowo mengenai pertemuan yang digelar di Stasiun MRT, Lebak Bulus itu.

"Nah sekarang saya belum bertemu dengan pak Prabowo, jadi singkatnya begini, jadi saya tentu tidak bisa jelaskan secara detail mengapa Prabowo sudah ketemu Jokowi tapi yang jelas saya sebentar lagi atau besok pagi atau lusa akan bertemu," kata Amien.

Amien mengaku tidak tahu kepada siapa saja Prabowo bersurat sebelum bertemu Jokowi.  Yang pasti menurut Amien dalam surat Prabowo tersebut tidak ada sama sekali pembicaraan mengenai bagi bagi kekuasaan atau power sharing antara kubu Jokowi dengan partai oposisi termasuk PAN.

Setuju Rekonsiliasi

Amien Rais di DPP PAN ditemani anaknya Hanafi Rais Wakil dan anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo juga mengatakan setuju dengan adanya rekonsiliasi antara kubu Prabowo dengan kubu Jokowi. "Nah sekarang saya tetap pada pendirian saya rekonsiliasi dalam arti bangsa utuh, enggak boleh pecah saya 1000 persen saya setuju (bahkan) mbahnya setuju yah," kata Amien.

Baca: Baca Surat untuk Jokowi: Begini Ekspresi Nuril

Hanya saja Amien tidak setuju bila rekonsiliasi kemudian diartikan bagi bagi kekuasaan atau power sharing. Menurutnya sangat lucu bila rekonsiliasi kemudian diaplikasi dengan bagi-bagi jabatan.

"Rekonsiliasi itu sangat lucu kalau dalam wujud bagi-bagi kursi itu namanya bukan rekonsiliasi tetapi ya bagi-bagi kursi. (bagi bagi kekuasaan) ada aibnya, ada negatifnya, ternyata politisi itu engga ada lagi kekuatan moral enggak memegang dispilin partai," katanya.

Menurut Mantan Ketua MPR itu, bila rekonsiliasi diartikan bagi bagi kursi maka tidak ada artinya pertarungan Pemilu lalu. Padahal inti dari pertarungan pada Pemilu Presiden 2019 kemarin yakni adanya perspektif baru yang ditawarkan penantang kepada petahana.

"Jadi saya sampaikan di sini, teruskan kita menjalin persatuan kita bersalaman tapi jangan pernah kooptasi, dapat satu (atau) dua kursi kemudian lantas kocar kacir semua, wawasan ke depannya hanya bermata rabun ayam, itu saya katakan berkali-berkali," katanya.

Kirim Surat ke PKS

Selain menyurati Amien Rais, Prabowo juga berkirim surat kepada Presiden PKS, Sohibul Iman. Sohibul menjelaskan isi surat yang dikirim Prabowo. Menurutnya, Prabowo mengatakan pertemuan dengan Jokowi demi menjaga hubungan baik.

"Tujuannya menjaga hubungan baik," ujar Sohibul.

Meski demikian, Sohibul menyebut surat Prabowo tidak menjelaskan agenda pertemuan dengan Jokowi secara terperinci. "Tidak disebutkan agendanya secara spesifik," kata dia.

Menurut Sohibul usai bertemu dengan Jokowi, Prabowo berjanji akan menemui PKS. Sohibul berharap pertemuan itu dapat direalisasikan dalam waktu dekat. "Beliau sampaikan akan bertemu dengan kami setelah pertemuannya dengan pak Jokowi. Kami menyambut baik, semoga dalam waktu dekat ada pertemuan tersebut dan berharap yang terbaik bagi masa depan umat, bangsa, dan negara," katanya.

Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo sempat disebut Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais 'nyelonong' gara-gara bertemu dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tanpa seizin dirinya, Sabtu (13/7).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono heran dengan sikap Amien Rais dan mempertanyakan apakah Amien bisa mencegah politisi dari PAN agar tidak bergabung dengan koalisi Jokowi.

Menurut Arief Poyuono, Prabowo hanya menjalankan amanat dari partainya yang mayoritas ingin berkoalisi dengan Jokowi. Maka dari itu, Amien Rais disebut tak bisa mencegah tindakan Prabowo untuk bertemu Jokowi, mengingat Koalisi Adil dan Makmur juga sudah bubar.

"Pak Prabowo menjalankan semua amanat partai, ya jadi kalau partainya atau kami-kami menginginkan koalisi Pak Amien Rais tidak bisa mencegah. Kan Koalisi Adil Makmur sudah bubar, iya kan," terang Arief Poyuono.

Arief Poyuono pun mempertanyakan apakah Amien Rais juga bisa bersikap tegas terhadap para kader di partainya yang kini juga sudah tampak ingin bergabung dengan Jokowi. "Sekarang bisa enggak Pak Amien Rais menggalang PAN untuk tidak berkoalisi dengan Pak Joko Widodo?" tanya Arief Poyuono.

Arief Poyuono pun mengingatkan bahwa dulunya justru Gerindra yang tetap kompak dan setia menjadi oposisi. "Dulu saja kecolongan kan, kami yang istikamah tetap beroposisi kan," kata Arief Poyuono.

Arief Poyuono kemudian menegaskan bahwa langkah ke depan Gerindra adalah persoalan internal partai sehingga Amien Rais tak perlu ikut campur. "Artinya, antara koalisi atau tidak itu urusan Partai Gerindra, artinya itu urusan internal kami, kami mohon Pak Amien Rais, terima kasih atas masukannya, akan juga kami pikirkan di partai," kata Arief Poyuono.

GNPF Gelar Ijtima Ulama Keempat

GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama beserta Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) akan menggelar Ijtima Ulama keempat. Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengakui bahwa Ijtima Ulama keempat digelar sebagai wadah konsolidasi antara ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyikapi kondisi politik terbaru, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi(MK) dan KPU RI yang menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Tentu Ijtima Ulama keempat digelar untuk mengevaluasi apa yang sudah diputuskan sebelumnya, tapi kami memperjuangkan tata nilai, bukan politik praktis kekuasaan. Kami memperjuangkan agar kecurangan dan kezaliman tidak menjadi kebiasaan di negeri ini,” ujar Munarman, Senin(15/7).

Sementara itu Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak menyebut Ijtima Ulama keempat tidak digelar untuk menanggapi pertemuan calon presiden yang sebelumnya mereka dukung yakni Prabowo Subianto yang akhirnya menemui calon presiden terpilih Jokowi kemarin Sabtu (13/7).

“Jadi kami sudah merumuskan akan menggelar Ijtima Ulama keempat sudah dua hari sebelumnya, terlalu kecil kalau kita menggelar Ijtima Ulama hanya menanggapi pertemuan atau peristiwa, visi kita jauh ke depan,” ujar Yusuf Martak.

Sementara itu Sekjen GNPF Ulama Eddy Mulyadi mengatakan bahwa pelaksanaan Ijtima Ulama keempat baru akan ditentukan dalam rapat internal bersama ormas yang ikut serta malam ini. Eddy juga menegaskan bahwa Ijtima Ulama keempat tak akan membahas lagi mengenai dukungan kepada Prabowo Subianto.

“Tak ada bahas dukungan-dukungan lagi, dengan putusan MK semua sudah selesai, seperti dijelaskan Munarman bahwa kami memperjuangkan nilai, bukan politik praktis,” pungkasnya.

Kadiv Hukum Persatuan Alumni (PA) 212, Damai Hari Lubis justru mempertanyakan pertemuan kedua tokoh ternama itu. "Karena belum ada sounding sedikitpun atau klarifikasi terhadap langkah beliau (Prabowo Subianto)," kata Damai Hari Lubis.

Pada kesempatan itu Damai Hari Lubis juga menegaskan Prabowo Subianto bukanlah pemimpin pihaknya. "Pak Prabowo bukan pemimpin kami," ucap Damai Hari Lubis. Damai Hari Lubis lantas menegaskan kejelasan hubungan PA 212 dengan Prabowo Subianto.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid setuju dengan pendapat Presiden Jokowi, yang menyebut oposisi sebagai posisi yang mulia dalam bernegara.  Sodik menekankan partainya lebih condong berada di luar pemerintahan, lantaran pemerintahan membutuhkan oposisi yang kuat dan loyal. 

"Pimpinan kami juga sekaligus mengatakan bahwa kami diluar. Bekerja sama itu dalam pengertian yang lebih luas, artinya membangun bangsa, jangan diartikan bekerja sama itu dalam arti sempit kami masuk di kabinet," katanya.

"Oposisi yang baik, kami adalah bagian bekerja sama bagi bangsa. Jangan semua ingin masuk di dalam, oposisi tidak kalah mulianya bagaimana mungkin tanpa oposisi itu pemerintah hanya akan satu sisi, jadi harus ada oposisi yang kuat dan loyal," imbuhnya.

Ia menambahkan kerjasama dalam membangun bangsa tak mesti bergabung ke dalam pemerintahan. Namun juga bisa berkontribusi di luar pemerintahan.

"Bekerjasama MPR, DPR, di media, masyarakat dan tentu jangan khawatir dalam bidang dan syarat yang konstitusional. Kita juga harus membangun kepada rakyat, terutama kepada elit partai soal kerja sama membangun bangsa," pungkasnya. (tribun Network/mam/zal/wly/vin/fik)