Banyak Jenderal Polisi Daftar KPK: Begini Penjelasan Panitia Seleksi

Yang pertama begini, yang namanya titipan, bisikan, atau pesanan ya wajar saja dalam setiap ini, pasti ada orang yang membisikan, yang menginginkan ini, menginginkan itu ya kan' semua punya kepentingan apa lagi untuk lembaga atau institusi semacam KPK yang sangat penting dan sangat strategis. Namun saya kira wajar pasti ada usaha-usaha semacam itu. Tapi kemudian itu tergantung kepada Pansel-nya.

Dan kami sendiri tidak ingin menggadaikan integritas kami, menggadaikan kredibilitas kami untuk soal-soal yang semacam itu. Kalau yang dititipkan memang pintar, memang bagus, atau memang berani. Kalau yang dititipkan buruk sudah pasti yang bagus pun tetap harus diseleksi.

Baca: Temui Presiden Jokowi: Ini yang Dilakukan Rapper Top AS

Sama dengan yang lain. Nah akan halnya bahwa ini, terlalu dekat dengan polisi atau mengistimewakan polisi, saya kira itu pendapat orang. Itu adalah hak.

Tapi saya ingin sampaikan, kita tidak menghalangi siapapun polisi untuk mendaftar ya, sejauh itu menurut Undang-Undang, dia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat Undang-Undang untuk mendaftar, siapapun apakah itu profesinya polisi, pegiat anti-korupsi atau dukun santet yang memenuhi syarat ya silakan mendaftar.

Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat, dengan sendirinya akan gugur nantinya. Dan kalau soal bahwa ada sebagian yang dekat dengan polisi dan sebagainya, ya mungkin benar. Saya dengan profesor Indriyanto Seno Aji misalnya adalah penasehat ahli di Kapolri sejak dua, tiga tahun lalu. Tapi integritas saya, saya bangun puluhan tahun.

Rekam jejak, integritas saya bangun puluhan tahun termasuk profesor Indriyanto. Jadi tidak mungkin kami gadaikan integritas hanya karena kami sudah dua, tiga tahun di penasehat Kapolri. Dan penasehat ahli Kapolri itu kan bukan lembaga yang mengikat di dalam Polri.  Karena dia hanya memberikan nasehat baik diminta atau tidak diminta kepada Kapolri.

Dan itu rapatnya sebulan sekali, jadi saya kira terlalu jauh punya dugaan-dugaan semacam itu. Dan masalahnya juga begini, yang mengkritik hal-hal tersebut seperti ICW dan kawan-kawan pegiat-pegiat anti-korupsi, saya mengatakan sekali lagi itu adalah hak. Namun, susahnya mereka kami undang untuk mendaftar, untuk memberikan masukan.

Mereka datang untuk memberikan masukan. Kami berterima kasih atas masukan-masukan mereka karena mereka orang-orang atau lembaga yang bergerak di anti-korupsi sangat penting. Itu kami hargai.

Kami sekaligus mengundang mereka untuk mendaftarkan diri, tapi kalau saya lihat dari peserta dari peserta yang mendaftar, mereka sangat kurang yang mendaftarkan diri. Dari ICW saya belum lihat malah. Mungkin ada tapi belum pastikan. Tetapi mereka sendiri tidak mendaftar untuk maju sebagai pimpinan KPK. Sementara kalau orang lain mendaftar kok sewot. Itu jadi repot buat kami.

Apa maunya? Kami bahkan jemput bola melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi, bekerja sama dengan transparansi internasional, dan mengundang pegiat-pegiat anti-korupsi di sana dan perguruan tinggi untuk mendaftar. Bentuknya semacam talk show, diskusi lah di sana. Itu di daerah-daerah itu. Jadi kami juga jemput bola.

Ya betul kami juga ke Kapolri untuk meminta orang-orang terbaiknya dikirimkan. Minta ke Kejaksaan Agung kami lakukan. Itu kan dimaksudkan untuk menjemput bola agar orang-orang ini mendaftar yang terbaik.

Kalau kita tuding polisi sumber masalah dari pada itu, saya kira itu keliru juga. Karena pertama-tama itu bicara tanpa fakta. Faktanya mereka ini polisi ini sejak KPK jilid pertama itu sudah berada di situ. Sudah ada di setiap level KPK.

Dari level komisioner sampai penyelidik dari Deputi, Direktur ada dari polisi semua asalnya. Bahkan di komisioner. Komisioner saja sejarah mencatat setidaknya ada tiga orang menjadi komisioner KPK dari polisi.

Taufiequrachman Ruki, Bibit Samad Rianto dan Basaria Panjaitan. Belum lagi deputi-deputinya. Nah mereka ada di setiap level dan hampir di setiap periode. Bahkan di komisioner. Mereka di komisioner duduk. Bahkan duduk sebagai Ketua KPK. Taufiequrachman Ruki. Bahkan dua kali, waktu ada transisi dia pernah juga.

Dan pada zaman Ruki, dianggap masa yang terbaik atau cukup baik di KPK. Jadi kalau kita menuding sumber masalah, polisi tidak perlu ikut daftar lagi. Saya kira itu tudingan tanpa dasar dan tanpa fakta. Kalau mereka merasa lebih baik atau lebih bagus dari polisi dan sebagainya mereka mendaftarlah.