Gelar Pertemuan Empat Mata pada Juli: Ini Permintaan Prabowo kepada Jokowi

Dalam kesempatan itu Andre Rosiae mengatakan ada kemungkinan Sandiaga Uno kembali ke Partai Gerindra. "Bang sandi selalu menyatakan akan tetap bersama Pak Prabowo, akan mengikuti langkah Pak Prabowo. Jadi menurut saya, ini pendapat pribadi saya, kemungkinan besar Bang Sandi akan kembali ke Partai Gerindra," ujarnya.

Sandiaga, menurut Andre, sangat hormat kepada Prabowo. "Bagaimana resminya tanya ke Bang Sandi benar atau tidak. Kalau feeling saya insyaallah Bang Sandi akan kembali menjadi kader Partai Gerindra," katanya.

Sandiaga Uno mundur dari Partai Gerindra ketika dipilih Prabowo sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2019. Kalau Sandi tidak mundur dari Partai Gerindra berarti calon presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama.

Wiranto Pasrah Tidak Jadi Menteri Lagi

Menko Polhukam Wiranto tidak terlalu memikirkan apakah akan kembali menjadi menteri atau tidak dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin. Menurutnya, dalam penentuan seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden, bukan dirinya ataupun pihak lainnya. "Kabinet tanya Presiden, kok saya sih," ujar Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu pun meminta persoalan siapa yang menjadi menteri tidak perlu diprediksi orang luar dan lebih baik menunggu pengumuman langsung dari Presiden. "Enggak usah kira-kira, kira-kira itu kan untung-untungan, ya tunggu aja tanggal mainnya. Nanti diumumkan, terserah Presiden, jadi jangan kita sibuk urus kabinet," paparnya.

Saat ditanya mengenai prediksi nama-nama muda yang akan muncul sebagai menteri di pemerintahan mendatang, Wiranto mengatakan pemilihan menteri merupakan wewenang penuh Presiden. “Soal kabinet sepenuhnya hak Presiden,” pungkasnya.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi, mengatakan bahwa penyusunan menteri kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, tergantung Jokowi apakah tetap mempercayai Jaksa Agung dijabat HM Prasetyo atau tidak.

"Kalau persoalan diganti atau tak diganti, itu berkaitan dengan presiden," katanya.

Menurut Anggota Komisi III DPR itu, selama ini kinerja Kejaksaan dibawah Prasetyo cukup baik. Sejak dilantik 2014 lalu hingga sekarang, kinerja kejaksaan di bawah Prasetyo cukup baik.
"Tapi sejauh ini anggota komisi III semuanya, tak merasa kinerja kejaksaan buruk. Itu persoalan diganti tak diganti satu hal, tapi soal kinerja lain hal," katanya.

Fraksinya menurut Taufiqulhadi membantah membela kejaksaan, karena Jaksa Agung dulunya merupakan politikus NasDem. Termasuk masalah Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap dua Jaka Kejati DKI.

Untuk diketahui Nasdem menginginkan penanganan dua Jaksa tersebut dikembalikan ke Kejaksaan. "Oh bukan begitu, antara lembaga-lembaga penegak hukum ini,dia sebetulnya ada MOU yang kedua, KPK itu ketika rapat dengan komisi 3 itu ada kesimpulan agar melakukan koordinasi dengan sesama lembaga penegak hukum, dalam segala hal ya," katanya.

Termasuk kata dia soal koordinasi dalam masalah penanganan perkara. Baik itu penyuapan maupun korupsi. Dalam MoU tersebut bila kemudian ada aparat kepolisian atau kejaksaan terlibat suap atau korupsi maka diproses oleh lembaga yang bersangkutan.

"Nah kita awasi bersama sama komisi 3 dengan KPK, di proses tidak. Tapi lebih baik itu adalah prosesnya penangkapan atau sebagainya itu diserahkan kepada lembaga tersebut. kenapa? Biar lembaga tersebut tidak merasa hilang muka, nah seperti itu. Kan itu ada kesimpulan di dalam rapat untuk melakukan koordinasi," pungkasnya. (Tribun Network/mam/sen/wly/fik)