Gelar Pertemuan Empat Mata pada Juli: Ini Permintaan Prabowo kepada Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Desakan rekonsiliasi setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih terus bergulir. Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Prabowo Subianto kemungkinan akan bertemu Jokowi pada Juli ini.

Pertemuan tersebut saat ini sedang dirancang. "Insyaallah Juli ini," ujar Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (3/7). Karena masih dalam tahan penjajakan, belum diketahui secara pasti kapan waktunya.

Menurut Andre pertemuan tersebut diawali pertemuan-pertemuan informal perwakilan antara kedua pihak. "Ya kan lagi diatur pertemuan empat mata Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Lagi dicari waktu yang tepat kapan mereka bertemu," katanya.

Baca: Ini Kata Maruf Amin Terkait Menteri Muda, Perlu Diperhatikan Dengan Serius

Pertemuan tersebut menurut Andre bukan membahas deal-deal (kesepakatan) politik antara Jokowi dengan Prabowo, melainkan untuk meredakan polarisasi di masyarakat. "Silaturahmi itu bukan diartikan Pak Prabowo dapat kursi menteri atau politik dagang sapi. Tapi kita bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa," katanya.

Pertemuan tersebut juga digelar untuk membahas sejumlah pendukung Prabowo yang ditahan dan diproses hukum oleh Polri. Melalui pertemuan itu diharapkan kasus-kasus tersebut bukan diselesaikan melalui pendekatan hukum tapi pendekatan politik.

"Ada yang ditahan, ada yang masih bolak-balik dipanggil polisi. Lalu ulama-ulama juga ada yang bermasalah. Sekali lagi saya sampaikan, bayangkan saja Pak Prabowo didatangi oleh istri yang suaminya ditahan, suami yang istrinya ditahan, anak yang bapaknya ditahan," ujarnya.

Menurutnya, mereka memohon kepada Prabowo untuk melepaskan keluarga, suami, dan orangtuanya yang ditahan. "Ini PR (pekerjaan rumah) Pak Prabowo, ini tanggung jawab yang akan dilakukan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo akan berjuang untuk membantu semaksimal mungkin para pendukungnya yang sedang ada bermasalah itu," katanya.

Baca: Denny Indrayana Dapat Tugas Baru Dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Tangani Perkara Ini

Sejumlah pendukung Prabowo yang saat ini berurusan dengan hukum antara lain Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, mantan Kepala Staf Kostrad, serta Irjen Pol (Purn) Sofyan Jacob, mantan Kapolda Metro Jaya. Ada juga pengacara Eggi Sudjana, Lieus Sungkharisma(pengusaha dan aktivis sosial), dan Mustofa Nahrawardaya (Koordinator Relawan IT).

Mayoritas legowo

Andre Rosiade tidak menampik masih ada pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pemilu 2019. Namun menurutnya berdasarkan survei, mayoritas pendukung Prabowo-Sandi, sudah bisa menerima hasil Pemilu Presiden 2019.

"Jadi kita sudah melakukan survei, 60 persen pendukung Pak Prabowo itu sudah bisa menerima hasil putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Andre.

Menurutnya sebesar 40 persen pendukung Prabowo-Sandi terbagi menjadi dua, yaitu 25 persen menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk rekonsiliasi, sedang 15 persennya menolak rekonsiliasi.

"Namun berdasarkan survei mayoritas pendukung pak Prabowo menginginkan yang terbaik bagi bangsa," katanya. Andre membantah adanya relawan atau pendukung Prabowo-Sandi yang kini menyebrang ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca: 23 Hari Menuju Event Akbar Manado Fiesta 2019, Kadispar: Persiapan Sudah 80 Persen

Menyinggung kericuhan antarpendukung Prabowo-Sandi di D'Hotel Jakarta, Selasa lalu, Andre menyebut kejadian itu merupakan ulah penyusup. Kericuhan yang terjadi dalam acara pernyataan sikap setelah munculnya putusan MK itu dipicu satu poin isinya seolah-olah memberikan selamat kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Itu relawan kami komplain karena ada yang membacakan pernyataan, padahal acaranya bukan itu. Sepertinya ada penyusup. Intinya memang menunjukkan militansi pendukung 02 luar biasa. Pak Prabowo sangat memperhatikan aspirasi pendukung 02," katanya.

Dalam kesempatan itu Andre Rosiae mengatakan ada kemungkinan Sandiaga Uno kembali ke Partai Gerindra. "Bang sandi selalu menyatakan akan tetap bersama Pak Prabowo, akan mengikuti langkah Pak Prabowo. Jadi menurut saya, ini pendapat pribadi saya, kemungkinan besar Bang Sandi akan kembali ke Partai Gerindra," ujarnya.

Sandiaga, menurut Andre, sangat hormat kepada Prabowo. "Bagaimana resminya tanya ke Bang Sandi benar atau tidak. Kalau feeling saya insyaallah Bang Sandi akan kembali menjadi kader Partai Gerindra," katanya.

Sandiaga Uno mundur dari Partai Gerindra ketika dipilih Prabowo sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2019. Kalau Sandi tidak mundur dari Partai Gerindra berarti calon presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama.

Wiranto Pasrah Tidak Jadi Menteri Lagi

Menko Polhukam Wiranto tidak terlalu memikirkan apakah akan kembali menjadi menteri atau tidak dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin. Menurutnya, dalam penentuan seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden, bukan dirinya ataupun pihak lainnya. "Kabinet tanya Presiden, kok saya sih," ujar Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu pun meminta persoalan siapa yang menjadi menteri tidak perlu diprediksi orang luar dan lebih baik menunggu pengumuman langsung dari Presiden. "Enggak usah kira-kira, kira-kira itu kan untung-untungan, ya tunggu aja tanggal mainnya. Nanti diumumkan, terserah Presiden, jadi jangan kita sibuk urus kabinet," paparnya.

Saat ditanya mengenai prediksi nama-nama muda yang akan muncul sebagai menteri di pemerintahan mendatang, Wiranto mengatakan pemilihan menteri merupakan wewenang penuh Presiden. “Soal kabinet sepenuhnya hak Presiden,” pungkasnya.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi, mengatakan bahwa penyusunan menteri kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, tergantung Jokowi apakah tetap mempercayai Jaksa Agung dijabat HM Prasetyo atau tidak.

"Kalau persoalan diganti atau tak diganti, itu berkaitan dengan presiden," katanya.

Menurut Anggota Komisi III DPR itu, selama ini kinerja Kejaksaan dibawah Prasetyo cukup baik. Sejak dilantik 2014 lalu hingga sekarang, kinerja kejaksaan di bawah Prasetyo cukup baik.
"Tapi sejauh ini anggota komisi III semuanya, tak merasa kinerja kejaksaan buruk. Itu persoalan diganti tak diganti satu hal, tapi soal kinerja lain hal," katanya.

Fraksinya menurut Taufiqulhadi membantah membela kejaksaan, karena Jaksa Agung dulunya merupakan politikus NasDem. Termasuk masalah Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap dua Jaka Kejati DKI.

Untuk diketahui Nasdem menginginkan penanganan dua Jaksa tersebut dikembalikan ke Kejaksaan. "Oh bukan begitu, antara lembaga-lembaga penegak hukum ini,dia sebetulnya ada MOU yang kedua, KPK itu ketika rapat dengan komisi 3 itu ada kesimpulan agar melakukan koordinasi dengan sesama lembaga penegak hukum, dalam segala hal ya," katanya.

Termasuk kata dia soal koordinasi dalam masalah penanganan perkara. Baik itu penyuapan maupun korupsi. Dalam MoU tersebut bila kemudian ada aparat kepolisian atau kejaksaan terlibat suap atau korupsi maka diproses oleh lembaga yang bersangkutan.

"Nah kita awasi bersama sama komisi 3 dengan KPK, di proses tidak. Tapi lebih baik itu adalah prosesnya penangkapan atau sebagainya itu diserahkan kepada lembaga tersebut. kenapa? Biar lembaga tersebut tidak merasa hilang muka, nah seperti itu. Kan itu ada kesimpulan di dalam rapat untuk melakukan koordinasi," pungkasnya. (Tribun Network/mam/sen/wly/fik)