Hadapi Demo 22 Mei: Begini Respons Istana
Pemerintah melalui unsur Pemda, Polri maupun TNI sudah jauh-jauh hari mengimbau agar tidak ada mobilisasi
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah melalui unsur Pemda, Polri maupun TNI sudah jauh-jauh hari mengimbau agar tidak ada mobilisasi dari daerah ke Jakarta, yang bertepatan dengan momentum pengumuman rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti.
"Kami harap tidak lagi seperti yang kita bayangkan karena gubernur, kapolda, pangdam di wilayah telah bekerja keras ke berbagai pihak supaya tidak berbondong-bondong ke Jakarta," ucap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di kantornya, Senin (20/5).
Menurut Moeldoko kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi siapapun. Dia meyakini hal ini malah menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda dan upaya membuat situasi jadi tidak baik.
Mantan Palingma TNI ini berharap ada kesadaran di masyarakat supaya percaya pada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan kalaupun ada kecurangan maka bisa dilaporkan melalui jalur hukum.
Baca: Pendukung Prabowo Demo Bawaslu, Rangkuti: Dua Kubu Panik
"Saya harap ada kesadaran bersama, sudahlah serahkan pada proses hukum yang berlaku. Karena kalau tidak nanti mengundang pihak-pihak tertentu. Sering kita dengar ada kelompok teroris yang ingin memanfaatkan situasi," tegasnya.
Lantas apakah sikap pemerintah yang melarang mobilisasi massa saat 22 Mei nanti merupakan bentuk kepanikan bahkan ketakutan dari pemerintah? Hal itu dibantah oleh Moeldoko. Dia menjelaskan berdasarkan analisa memang ditemukan ada kelompok yang ingin memanfaatkan moment 22 Mei. Menurutnya hal itu tidak boleh dibiarkan.
"Masa dibiarkan, kan kasihan kalau terjadi sesuatu, masyarakat menjadi korban. Itu saya sebenarnya, tidak ada tujuan lain termasuk ketakutan atau panik dari pemerintah, tidak sama sekali. Kita sudah teruji demo di mana-mana," paparnya.
"Kepolisian dan Intelijen mengenali ada kelompok yang ingin bermain di situasi ini. Pemerintah wajib melindungi sebenar bangsa dan jangan sampai ada rakyat yang jadi korban atau terluka," tambahnya lagi.
Puluhan Ribu Pasukan
Sekitar 32 ribu pasukan gabungan TNI-Polri bakal diterjunkan untuk pengamanan pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 mendatang. Pihak TNI-Polri kemarin mengadakan gelar pengamanan pasukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. TNI-Polri mengadakan rapat koordinasi untuk menyamakan cara bertindak di lapangan.
"Jumlah pasukan saat ini sudah lebih dari 32 ribu hampir mencapai 34 ribu pasukan TNI-Polri. Dengan jumlah pasukan sebesar itu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Jakarta khususnya," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo.
Meski begitu, Mabes Polri telah menyiagakan anggotanya Polda Jawa Barat dan Polda Banten untuk bantuan kekuatan jika dibutuhkan. Saat ini, pihaknya menunggu laporan dan analisis dari intelijen terkait perkembangan situasi keamanan.
Dedi mengungkapkan sejauh ini pihaknya masih memantau bahwa kondisi keamanan masih kondusif. Pihak intelijen juga telah memantau pergerakan massa dari setiap wilayah. "Dari setiap wilayah sudah mendatakan mulai dari Aceh, Jawa, sampai dengan Sulawesi, Kalimantan. Semua sudah mendatakan," tutur Dedi.
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Kukuh Sudibyanto, Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono meninjau latihan pengamanan tahap penghitungan suara Pemilu 2019 oleh Prajurit TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat. Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman dalam keterangan tertulisnya mengatakan dalam latihan tersebut, disimulasikan bahwa terjadi kerusuhan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, oleh massa yang sedang melakukan aksi unjuk rasa terkait hasil penghitungan suara Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Baca: Hairul Suaidi, Pengungkap Kecurangan Sistem IT KPU RI Ternyata Keponakan Mahfud MD, Lihat Fotonya
"Dengan bergerak cepat, Satuan Gultor TNI tiba di kantor KPU dengan menggunakan Helikopter Caracal milik TNI AU untuk menyelamatkan anggota KPU dan dokumen serta server hasil penghitungan suara," kata Rahman.
