People Power Prabowo Takkan Berhasil: Begini Analisa Pengamat Politik

“Kalau nanti ada tembakan, aparat yang akan dijadikan kambing hitam,” katanya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto telah mengantisipasi hal-hal tersebut dengan memastikan aparat tak mengerahkan sniper pada 22 Mei. "Saya sudah perintahkan polisi/tentara, simpan senapan (saat menjaga aksi demonstrasi)," ujar Wiranto.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengaku mendapat laporan dari TNI-Polri terkait Gerakan Kedaulatan Rakyat yang akan digelar pada 22 Mei. Hendropriyono mengaku sedih saat mendengar bahwa aksi tersebut akan dinodai dengan teror bom.

"Saya sangat sedih karena banyak laporan dari jajaran aparat negara, tentara dan polisi bahwa pada saat pawai nanti yang mereka bilang namanya pawai kedaulatan rakyat atau apa itu, gonta-ganti namanya ini, pokoknya turun ke jalan, itu akan dibom," kata Hendropriyono dalam sambutannya dalam Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia di Gedung Djoeang 48, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).

Hendro menyebut bahwa aksi bom ini akan dijadikan alasan untuk memfitnah pemerintah. Padahal, tugas pemerintah sendiri adalah untuk menjaga rakyatnya dalam rasa aman dan sejahtera.

"Biasa ini sudah fitnah terus fitnah terus. Kan ini yang ngebom pemerintah. Pemerintah ngebom. Ngapain ngebom rakyatnya sendiri? Pemerintah harus membawa rakyat kepada keamanan dan kesejahteraan di masyarakat. Masa dibom? Yang ngebom mereka," jelasnya.

Hendro menuturkan informasi teror bom pada 22 Mei dibuktikan dengan penangkapan puluhan teroris. Namun, dia meminta masyarakat akan tetap mengantisipasi.

"Tapi apakah itu sudah semua? Belum tentu. Karena yang bisa tangkap ini kan temen-temennya kemudian ditangkap oleh Densus 88. Tapi kan ada yang jalan sendiri-sendiri juga ada kan. Kita tidak tahu," tegasnya.

Dia juga menyampaikan analisanya bahwa aksi yang akan diwarnai dengan aksi bom ini akan berujung pada sebuah kudeta sipil. Kudeta yang diawali dengan memantik kemarahan masyarakat dan melampiaskan kepada pemerintah.

"Kalau sudah ada yang begini, ada yang ditembak, ada yang dibom. Maka jadilah, mereka bilang, martir. Martir konotasinya positif. Ada martir," ujar Hendropriyono.

"Nah, maka semangat rakyat jadi terbakar untuk marah dan tujuannya jelas untuk menggulingkan pemerintahan, itu persoalannya. Melalui kudeta, ini yang kemudian disebut kudeta sipil," imbuhnya.

Beda Kondisi dengan 1998

Ferry Liando, pengamat politik dari Unsrat mengatakan, tidak ada terminologi yang baku soal people power. Cuma saja sejumlah negara pernah mengalami itu. Di Filipina, pernah terjadi gerakan people power karena Presiden Ferdinan Marcos kerap terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Keluarganya berpesta pora di tengah himpitan krisis ekonomi negara.

Untuk
menjatuhkannya sangat sulit dilakukan lewat pemilu. Setiap kali pemilu pihak pemerintah selalu melakukan kecurangan.
Maka masyarakat Filipina yang dipimpin Corazon Aquino melakukan gerakan perlawanan. Kasus serupa pernah terjadi juga di Indonesia pada tahun 1998.

Menjatuhkan rezim Orde Baru lewat pemilu amatlah sulit karena pemilu di era itu pemenanganya sudah diketahui sebelum tahapan pemilu berjalan.
Jadi people power terjadi karena ketidakpuasan rakyat atas kesewenangan penguasa. Perjuangan rakyat bisanya mendapat dukungan tentara, mahasiswa ataupun kaum buruh.

Gerakan people power yang dikumandangkan Amien Rais, Kivlan Zein dan Eggi Sudjana sesungguhnya tidak memenuhi unsur sebagaimana pengalaman di Filipina.