People Power Prabowo Takkan Berhasil: Begini Analisa Pengamat Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON – Sulawesi Utara menentang rencana people power! Massa calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 rencananya berdemonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta mulai 20-22 Mei.

Aksi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memprotes kecurangan pemilu itu dinilai membahayakan keutuhan NKRI.

Tokoh masyarakat Kota Tomohon ME Ering, Pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kota Tomohon Imam Zamroni Khan dan mantan Wakil Uskup Kevikepan Tomohon Pastor Johanis Pinontoan menolak rencana aksi itu.

"Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing dengan provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Ering.

Mereka meminta jika kubu capres 02 tidak puas, seharusnya menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi.
Para toko agama di Kabupaten Minahasa juga menolak gerakan people power. Mereka mengajak masyarakat menerima sepenuhnya hasil Pemilu 17 April 2019.

"Selaku pengurus Forum Kerukunan Beragama Kabupaten Minahasa menyatakan dengan keras menolak people power dan kami menerima hasil keputusan KPU Pusat," ucap Pdt Max Evert Ibrahim Tangkudung.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Minahasa Suyitno Kangiden, Imam Masjid Al Muhajirin Desa Kapataran 2 Arifin dan Imam Masjid Desa Rumbia, Kecamatan Langowan Barat juga menolak people power.

"Sebagai masyarakat saya juga ikut memantau jalannya proses pemilu ini dan saya melihat tidak ada kecurangan. Apabila ada sesuatu yang salah atau keliru, ada jalurnya untuk melapor dan disertai fakta," ungkap Imam Mesjid Al Muhajirin.

Serupa diutarakan Badan Tamir Masjid Agung Al Falah Kiyai Modjo melalui Wakil Sekretaris Bima Saleh. "Untuk umat Islam di Minahasa jangan terpancing dengan isu memecah belah persatuan. Kita menolak ajakan people power," ujar Bima.

Para tokoh Agama dan Masyarakat pada umumnya menolak keras aksi People power dan menerima sepenuhnya hasil keputusan kepada KPU.
"Saya mengimbau masyarakat menghormati keputusan dan aturan yang ada. Kita telah memberikan sepenuhnya tanggung jawab kepada KPU. Artinya menerima apa yang diputuskan penyelenggara pemilu," kata dia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah mendeteksi kemungkinan adanya suatu kelompok yang mengambil keuntungan pada hari penetapan hasil pemilihan presiden pada 22 Mei 2019.

Saat itu kubu pendukung Prabowo berencana menggelar aksi massa menolak hasil pemilu.
Menurut Moeldoko, pemerintah mencoba menggagalkan upaya kelompok tersebut. Moeldoko mengaku tak bisa membeberkannya karena alasan keamanan. “Kelompok tertentu yang terlatih,” ujar Moeldoko memberikan petunjuk.

Dia menyebut, pada prinsipnya pemerintah tidak keberatan akan aksi massa 22 Mei. Namun, ujar dia, ada kekhawatiran bahwa sekelompok teroris akan meledakkan bom. "Ada keinginan dari mereka untuk menyempurnakan jihadnya, apalagi di bulan Ramadan. Memang banyak terduga teroris yang diringkus polisi meskipun belum bisa dipastikan semua sudah terjaring.

Yang jelas, polisi sudah berusaha mengamputasi kelompok itu," ujar Moeldoko.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah berupaya untuk mencegah agar jangan sampai ada gejolak dan memberi pengertian kepada masyarakat untuk memahami situasi ini.

Moeldoko juga mengaku menerima informasi ada pihak yang menyebarkan isu bahwa penembak jitu disebarkan pemerintah pada hari itu. Ia menengarai kabar itu sengaja diembuskan pihak tertentu untuk menciptakan situasi tak kondusif.