Bawaslu Nyatakan KPU Langgar Penginputan C1, Pengamat Sarankan Situng Dihentikan

Bawasalu putuskan KPU melanggar prosedur penginputan data formulir C1 ke Situng. Pengamat sarankan Situng dihentikan.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan KPU terbukti melanggar prosedur dalam penginputan data formulir C1 ke Situng.

Pernyataan tersebut merupakan hasil sidang dengan agenda putusan perkara Pemilu bernomor registrasi 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

Ketua Bawaslu RI sekaligus menjadi Ketua Majelis, Abhan, meminta KPU segera memperbaiki tata cara dan prosedur penginputan Situng.

"Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam situng," kata Ketua Majelis, Abhan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo menyebut KPU memiliki banyak kesalahan terkait penginputan data ke Situng.

Kesalahan tersebut juga diperparah dengan adanya kekeliruan dari para petugas KPPS ketika mengisi formulir C1.

Baca: Derita TKI Ilegal, Leyna Terkatung-katung di Kuala Lumpur, Diintimidasi Agen Harus Bayar Ganti Rugi

Baca: BPT3TKI Bantu Pulangkan Tenaga Migran Ilegal, Hamil Muda Leyna Kabur dari Agensi di Kuala Lumpur

Baca: Pemuda Cabuli 20 Anak Perempuan di Bawah Umur, Gunakan Modus Ritual Hilangkan Kesialan

Baca: Ini yang Terjadi Bila Langsung Mandi Setelah Bangun Tidur

Padahal, bila merujuk pasal 532 dan 536 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan atau pengurangan suara, dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda Rp 48 juta.

Dengan putusan ini, KPU terbukti telah melanggar prosedur penginputan Situng yang menyebabkan seorang peserta Pemilu kehilangan atau mendapat tambahan suara.

Dalam sidang agenda pembacaan putusan, turut dihadiri oleh pelapor, Maulana Bungaran dan Sufmi Dasco Ahmad. Terlapor dihadiri oleh Hendra arifin dan Ahmad Wildan.

Pengamat Politik Hendri Satrio kepada Tribunnews, Kamis(16/5/2019), mengatakan, putusan tersebut berdampak besar kepada KPU.

"Sekarang kita tunggu saja reaksi dari KPU menjalankan rekomendasi itu atau menolak," kata Hendri.

"Kalau menurut saya, sebaiknya KPU, demi marwah pemilu menuruti rekomendasi Bawaslu, kalau memang ternyata tidak sesuai aturan ya berhentilah.

"Toh ini situng juga tidak dipakai kan bukan alat untuk pengampilan keputusan, keputusannya kan tetap hitung manual," ujar Hendri.

Menurut dia, dalam memutuskan gugatan yang diajukan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga tersebut, Bawaslu tidak memenangkan siapapun.

Bawaslu kata Hendri hanya mematuhi sistem yang sudah ada.

"Jadi aturannya begitu, sistemnya begitu itu yang dijalankan. Itu yang dia koreksi. Jadi betul dan bagus Bawaslunya," ujar Hendri.

KPU RI menilai putusan Bawaslu RI sudah cukup adil soal pelanggaran prosedural terkait penginputan Situng yang mereka lakukan.

Malah, putusan Bawaslu yang hanya meminta perbaikan kinerja dalam input Situng, dan tidak menghentikan prosesnya, adalah bagian terhadap dukungan keterbukaan yang sejalan dengan KPU RI.

"Bawaslu sudah mengeluarkan putusan yang tidak memerintahkan KPU untuk menutup Situng.

"Nah Bawaslu dan KPU punya komitmen yang sama untuk prinsip keterbukaan publik, termasuk di dalamnya juga soal informasi kepemiluan," ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid.

***

BERITA POPULER

Baca: Perempuan Perekam Penggal Jokowi Tertunduk: Sita Hp dan Kacamata Hitam

Baca: Guru Cantik Korea Mengajar di Sekolah Indonesia, Disapa Ela & Bingung Lihat Siswa Dalam Kelas

Baca: Tolak Hasil Pemilu, Prabowo Berpotensi Dicatat dalam Sejarah, Sebagai Siapa?

Follow juga akun instagram tribunmanado

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube tribunmanadoTV

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPU Langgar Tata Cara Input Data Situng, Pengamat : Lebih Baik Situng Dihentikan dan Bawaslu RI Putuskan KPU Langgar Prosedur Penginputan Data C1 ke Situng