Prabowo Tulis Surat Wasiat Pilpres, Alumni UI dan Dosen Unsrat Bicara People Power
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim Pemilu 2019 curang. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
"Tahun 2014 sebenarnya ada kecurangan. Memang skalanya relatif kecil. Tapi tetap kecurangan. Pak Prabowo waktu itu legawa berbesar hati tidak mau ramai, tidak mau protes, nerimo. Tapi kali ini skala kecurangannya luar biasa," kata Rizal.
Dia menyebut kecurangan itu terjadi sebelum pilpres dimulai. Rizal menyinggung adanya daftar pemilih palsu yang mencapai 16,5 juta. "Sebelum pilpres, pada saat pilpres, dan setelah pilpres. Yang paling signifikan adalah daftar pemilih palsu atau abal-abal yang jumlahnya 16,5 juta," ujarnya.
Sandiaga menjelaskan, maksud Prabowo menuliskan surat wasiat merupakan pegangan untuk kubunya berbuat sesuatu terkait Pemilu 2019.
"Ya tentunya setelah masukan dari para ahli hukum, ini adalah pegangan daripada kita untuk melangkah ke depan," kata Sandiaga saat dimintai konfirmasi di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Selasa.
Ia tak menjawab lugas saat ditanya apakah surat wasiat itu merupakan surat kuasa kepada para ahli hukum menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Cawapres nomor urut 02 itu mengaku pihaknya belum memikirkan untuk menggugat ke MK.
"Kita belum sampai ke sana. Kita masih berharap. Tapi kita mempersiapkan tentunya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selama 10-12 hari ke depan," ujarnya.
Sandiaga mengklaim tindakan-tindakan yang dilakukan kubu Prabowo dalam menyikapi Pilpres 2019 masih dalam koridor hukum. Dia menyebut tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia.
"Yang dapat kita yakinkan kepada semua rakyat Indonesia apa yang kita lakukan semua dalam koridor konstitusi, semua dalam koridor hukum," jelas Sandiaga.
"Dan insyaallah ini berjalan damai, ini jalannya yang memperbaiki pilar demokrasi kita dan kita berikhtiar demi kebaikan bangsa," imbuhnya.
Sejumlah alumni Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar (IKB) UI menyatakan sikap akan mempelopori gerakan people power bila kecurangan dan kebohongan terkait Pemilu 2019 terus dipertontonkan di hadapan publik tanpa ada upaya penyelesaian yang konkret dari pemangku kepentingan terkait.
Juru bicara IKB UI Ahmad Nur Hidayat mengaku melihat gejolak di arus bawah dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 luar biasa. Menurutnya, gerakan people power hanya bisa dicegah dengan langkah konkret.
"Bisa jadi UI, kami mempelopori people power manakala kecurangan penyimpangan, kebohongan, terus dipertontonkan di hadapan masyarakat tanpa ada penyelesaian konkret dari aparat atau pejabat negara yang berwenang," kata Ahmad saat bertemu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin
Di tempat yang sama, Koordinator Advokasi Hukum IKB UI Djudju Purwanto mengatakan berbagai kecurangan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). "Telah ditemukan banyak bukti kecurangan baik saat persiapan, pelaksanaan, maupun pascapenyelenggaraan," kata Djudju.
TKD Sulut: Kubu 02 Tak Pernah Komplain
Tim Kampanye Daerah pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mempersilahkan jika ada bukti-bukti kecurangan yang dibeber tim 02 Prabowo-Sandiaga.
Sekretaris TKD pasangan 01 Sulut, Franky Wongkar mengatakan, kalau memang ada tudingan seperti itu, ia tak pernah mendengar itu keluar dari mulut tim 02 di berbagai tahapan di Sulut.
