Tindakan Terlalu Percaya Diri Kubu Prabowo

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) terlalu dini dan percaya diri mengumbar pembagian jatah posisi menteri di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke publik. Jika pembahasan ini berlangsung stabil, maka pengumuman nama-nama tersebut menjadi mubazir.

Demikian disampaikan Leo Agustino, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Leo Agustino menilai pernyataan Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo soal jumlah kursi menteri bagi koalisi partai politik sebagai tindakan yang terlalu percaya diri.

"Terlalu percaya diri sebab beberapa survei dari lembaga-lembaga berwibawa menunjukkan elektabilitas Prabowo-Sandi selalu di bawah pasangan calon Jokowi-KH Maruf Amin," ujar Leo Agustino kepada Tribun Network, Selasa (2/4).

"Jika hal ini berlangsung stabil, maka pengumuman nama-nama tersebut menjadi mubazir," imbuh dia.

Di samping itu, Leo menilai pembagian jatah menteri di kubu Prabowo-Sandiaga tampak meminggirkan asas professional based government (pemerintah berbasis profesional, red). Menurut Leo struktur kabinet harus berisi tokoh-tokoh yang kompeten, punya kapasitas dan profesional di bidangnya.

"Tapi yang dilakukan oleh Prabowo adalah party based government yang justru bertentangan dengan ucapannya dalam debat-debat sebelumnya," kritiknya.

"Prabowo ingin memperbaiki tata-kelola pemerintahan, tapi yang dilakukan justru bagi-bagi kursi kekuasaan sehingga agak absurd saya menilai," tegasnya.

AHY: Saya Tidak Kecewa

Ketua Kogasma (Komando Tugas Bersama) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tidak kecewa dengan pernyataan Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo yang sudah menyampaikan ke publik soal pembagian jatah menteri kepada partai pengusung Prabowo-Sandi. Sebelumnya Hashim mengatakan dirinya dan sang kakak, Prabowo Subianto sudah membicarakan nama-nama yang akan masik jajaran menterinya bila memenangkan Pilpres 2019.

Hashim mengatakan tujuh kursi menteri akan diberikan pada PAN, enam untuk PKS, sementara lainnya masih dipertimbangkan termasuk nama AHY dan untuk Partai Demokrat sebagai koalisi. “Saya tidak kecewa karena saya menganggapnya hal tersebut merupakan percakapan yang biasa dibahas di politik,” ujar AHY.

AHY sendiri mengaku tidak memikirkan masalah pembagian jatah menteri di Koalisi Adil Makmur. Putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan bahwa fokusnya saat ini ingin memastikan masyarakat tahu bahwa Partai Demokrat berjuang untuk rakyat melalui 14 prioritas.

Antara lain peningkatan kualitas hidup rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, kesejahteraan masyarakat serta keadilan. “Yang terpenting saat ini adalah memperjuangkan solusi lima tahun ke depan bagi masalah yang kini dialami masyarakat, itu lah ikhtiar politik Partai Demokrat,” terangnya.

AHY sendiri mengaku sudah mengkonfirmasi kabar itu langsung kepada BPN. “Setelah saya klarifikasi bahwa maksud Pak Hashim adalah masih dipertimbangkan jumlah kursi yang ditawarkan untuk Demokrat, semoga hal ini dipahami secara baik oleh semua pihak,” ujar anak sulung Presiden keenam SBY ini.

AHY juga menilai bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan jatah menteri padahal Pilpres 2019 belum dilakukan. Kritik itu disampaikan AHY menanggapi pernyataan Direktur Media dan Komunikasi BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan sudah membicarakan jatah menteri bersama capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

AHY mengatakan bila hal itu dibahas sekarang justru bisa melukai perasaan rakyat yang ingin hak-haknya diperjuangkan. “Kami tidak melihat itu sebagai sesuatu yang tidak penting tapi membicarakan jabatan menteri, berapa porsinya, pos mana saja justru dikhawatirkan bisa melukai perasaan rakyat,” kata AHY.