Fahri Hamzah: Polri dan TNI Tetap Netral Jelang Pemilu 2019

Perang saudara atau sering juga disebut Civil War, atau perang warga sipil atau perang madani, bukan perang antar negara, tapi perang faksi2 dalam negara.

Ada banyak contohnya, hampir semua negara besar pernah mengalaminya. Ini adalah sengketa antar kelompok.

Perang sipil bukan fenomena sebelum abad 21 saja.

Sepuluh tahun memasuki abad ini, tahun 2010 kita menyaksikan peristiwa Arab spring di Tunisia, atau pemberontakan Arab yang tidak saja melahirkan gelombang unjuk rasa tapi juga perang sipil di banyak negara Arab.

Di antara sebab yang sangat menonjol dari perang sipil adalah karena rasa tidak percaya kepada penguasa; apabila penguasa mulai nampak tidak bisa dipercaya, hukum berat sebelah, membela kawan dan menekan lawan, tebang pilih dan pilih kasih. Intinya hilang etika.

Inilah yang harus kita jaga sekarang, kita harus mengingatkan aparat sipil, POLRI dan militer juga penyelenggara pemilu untuk tidak saja adil tetapi juga nampak adil.

Ini adalah “power Struggle” dalam demokrasi, sebuah pemilu damai yang tetap memiliki unsur kompetisi.

Maka, mari junjung tinggi hukum dan Etika dalam kompetisi.

Kita sudah siapkan aturannya dan bahkan kode Etik-nya. Ada lembaganya, termasuk dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Jangan sekali2 kalian nampak tidak adil apalagi berbuat curang. Bahaya!," tulisnya.

Sementara itu, melansir dari Kompas.com, Polri dan TNI menegaskan sikap netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 mendatang.

“Kita sudah melakukan langkah untuk menjamin netralitas. Saya dengan Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) safari di semua wilayah menekankan ini (netralitas),” ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Tito mengaku, dirinya dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu Serentak 2019.

“Memberikan warning, menyebarkan surat-surat edaran.

Bapak Panglima juga mengeluarkan banyak sekali surat edaran, surat edaran (yang isinya) sampai detail,” kata Tito.

Menurut Tito, ada surat yang melarang aparat untuk swafoto. "Hanya amankan pemilu," kata dia.