Buzzer Hoaks Pilpres Bergaji Rp 100 Juta: Begini Pekerjaan Mereka

Buzzer dalam bahasa Inggris berarti lonceng atau alarm. Di Indonesia mempunyai arti kentongan, alat tradisional digunakan untuk mengumpulkan warga pada saat terdapat pengumuman atau berita penting, seperti bencana.

Pada media sosial, buzzer disebut sebagai orang yang memanfaatkan akun media sosial menyebarluaskan informasi, atau berpromosi produk, jasa, kegiatan, bahkan orang atau organisasi. Buzzer yang memiliki banyak teman atau pengikut (follower) akun medsos,  mampu mempengaruhi follower sesuai informasi yang dia sebar, maka dia disebut influencer.

Buzzer akan berpromosi secara terus-menerus melalui akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, tulisan (mikroblog) hingga video blog (vlog).

Buzzer biasanya mempunyai tarif, bukan gratisan. Semakin banyak followernya atau bisa juga influence dan engagementnya bagus, bisa kian mahal harganya. Terkait tahun politik, para buzzer banyak menerima tawaran politik. Misalnya mempromosikan dan mendukung capres 01 atau capres 02, atau partai politik, atau calon legislatif.

Maraknya buzzer politik yang muncul belakangan ini menyebabkan istilah buzzer seakan-akan berkonotasi negatif. Padahal tidak demikian adanya. Buzzer juga banyak yang berperan positif.

Bukan Capres

Terkait adanya jasa buzzer, tim sukses dua pasangan calon presiden mengatakan tidak terlibat, termasuk dalam hal pendanaan. Ketua Gugus Tugas Kampanye Direktorat Program Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Garda Maharsy menjelaskan, pihaknya tidak mendanai buzzer secara profesional di luar dari tim pemenangan.

Garda mengatakan orang yang diperkejakan secara profesional adalah orang-orang yang ada di balik akun resmi tim pemenangan TKN yang sudah terdaftar. Di luar itu, tidak ada alokasi dana. "Saya rasa tidak ada. Kami juga tidak pernah menyewa tim buzzer mana pun dari luar," katanya.

Namun Garda menduga bisa saja hal tersebut dilakukan relawan dan masyarakat yang memiliki kecintaan dengan pasangan calon Jokowi-Maruf. Para relawan tersebut, dibebaskan untuk mencari dana secara mandiri dalam melakukan gerakannya. "Kalau ada relawan yang mau, ya silakan. Tapi, kalau dana dari kami tidak ada," ucapnya.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Direktur Informasi dan Teknologi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno, Vasco Rusemy. Ia membantah seluruh anggapan tentang pihaknya menyewa buzzer profesional.

Menurutnya, pembela Prabowo-Sandiaga murni atas dasar kecintaan terhadap pasangan tersebut. Tidak ada yang dibayar BPN. "Tidak ada yang kami bayar. Perjuangan mereka murni atas dasar kecintaan terhadap pasangan Pak Prabowo-Sandiaga," kata Vasco.

Bekerja Pakai Target

Meskipun tim buzzer tidak memilah-milah informasi yang akan disebarnya berdasar fakta kebenaran ataukan bohong, dalam kerja, penilaiannya akan kinerja cukup ketat. Buzzer yang tidak mendapatkan respon dari akun warga net (netizen), setidaknya sebanyak 20 akun lain dan terulang hingga lima kali, maka ia dianggap gagal dan akan sanksinya diberhentikan. Pun begitu dengan buzzer yang tidak memenuhi kuota untuk mengunggah konten.

"Kalau akunnya dihapus oleh Twitter atau Facebook, biasanya masih bisa diakali. Tapi kalau sudah tidak produktif, ya dipecat langsung. Mandornya akan cari yang lain," tutur Andi.

Mengenai siapa penyandang dana, Andi meminta untuk tidak dikutip nama jelasnya. Ia mempersilakan Tribun Network untuk memberi rujukan atau clue  nama besar dari partai politik, pendukung kedua calon presiden. Mereka yang ikut turun tangan dalam pertarungan udara memiliki jabatan penting di partai politik seperti ketua DPP, wakil sekjen, hingga ketua partai tingkat daerah.