Pemindahan RKUD Pemkab Bolmong, Dirut Bank SulutGo: Sudah Ada Perjanjian Kerja Sama dengan BNI
Dirut Bank SulutGo mengiyakan soal perjanjian dengan BNI yang mengatur mekanisme pemotongan gaji ASN Pemkab Bolmong yang menjadi debitur Bank SulutGo.
Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: maximus conterius
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Manado Fernando Lumowa
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Direktur Utama Bank SulutGo (BSG) Jeffry Dendeng memastikan pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi pertemuan antara pimpinan BSG dan BNI pascapemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Pertemuan tersebut digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulutgomalut pasca-munculnya 'kisruh' pemindahan RKUD Pemkab Bolmong.
"Sudah, kan sudah ada kesepakatan. Soal kredit ASN sudah ada PKS (perjanjian kerja sama)," ujar Jeffry kepada Tribunmanado.co.id, Jumat (15/2/2019).
Baca: Penarikan RKUD di Bank SulutGo, Bupati Bolmong Minta Gubernur Tindak Lanjuti Surat Mendagri
Baca: Yasti Beber Alasan Pemindahan RKUD Bolmong dari BSG, Lontarkan Kata ‘Torang Pe Doi, Ngoni Pe Bank’
Kendati tak merinci, Jeffry mengiyakan soal perjanjian tersebut mengatur mekanisme pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bolmong yang menjadi debitur Bank SulutGo oleh BNI.
"Kesepakatannya sudah, tak lama usai pertemuan dengan OJK. Intinya kita atur yang baik," katanya.
Terkait permintaan Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow agar Pemprov Sulut menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jeffry enggan memberi komentar.
"Saya tidak berkomentar dulu ya. Jangan dulu," kata dia.
Dua permintaan yang diajukan Yasti, pertama, segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo. Kedua, adanya keterwakilan Bolmong raya di jajaran direksi Bank SulutGo.
Terkait hal ini, Dendeng memilih 'no comment'. "Saya belum tahu. Suratnya belum ada," kata Jeffry.
Baca: Kepala OJK Sulutgomalut: Bank SulutGo dan BNI Sudah Kami Pertemukan, Masalah Selesai
Baca: Kepala BI Sulut Minta Pimpinan Bank SulutGo dan BNI Bicara Baik-baik
Seperti diketahui, pemindahan RKUD Pemkab Bolmong ke BNI menimbulkan persoalan baru. Ada sedikitnya 2.900 lebih ASN yang telah mengikat akad kredit di Bank SulutGo.
Muncul kekhawatiran pemindahan RKUD Bolmong – yang juga meliputi gaji ASN – ke BNI akan memicu kredit macet.
Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulutgomalut Slamet Wibowo mengatakan, persoalan antara Bank SulutGo (BSG) dan Bank Negara Indonesia (BNI) Kanwil Manado telah selesai.
"Sudah kami pertemukan, fasilitasi mediasi beberapa waktu lalu," kata Wibowo, Kamis (14/2/2019).
Ia tak merinci hasil pertemuan itu, tapi memastikan pimpinan dua bank sepakat menyelesaikan persoalan secara baik-baik.
"Sebagai otoritas yang bertanggung jawab, kami sudah ajak bertemu. Suasananya penuh kekeluargaan. Soal hasilnya, silakan tanya ke masing-masing pimpinan bank. Mereka yang akan melaksanakan," ujarnya.
Baca: Olly Curhat soal Bank SulutGo-BNI: Dari Etika Bisnis hingga Politik
Baca: Beberapa Pemda di Sulut Cabut Kas di Bank SulutGo, Pemda di Gorontalo Masih Setia
Katanya, OJK meminta dua bank bersinergi, bagaimana menjalankan bisnis tanpa menimbulkan masalah berlarut-larut.
OJK, katanya, sebatas mengingatkan saja tentang tata kelola perbankan yang baik.
"Ada komunikasi yang arahnya tak perlu ada lagi permasalahan. Intinya sudah selesai," kata Wibowo yang didampingi Humas OJK Sulutgomalut Mouren Monigir.
Ia menjelaskan, idealnya bank daerah didukung semua pihak agar bisa berkembang. Bank daerah yang dimiliki pemda butuh dukungan pemegang saham, stakeholder terkait dan masyarakat.
"Bank daerah harus di-support semua pihak, baik internal perbankan, apalagi para pemegang saham," katanya.
BERITA POPULER:
Baca: Kabar Rumah Tangga Oma Martha dan Sofian, Pasutri Terpaut Usia 54 Tahun: Suami Setahun tak Pulang
Baca: Selamat Jalan Sajjad!
Baca: Penemuan Mayat di Pasar Bersehati Manado, Identitas Masih Misteri tapi Korban Dikenal Dekat Warga
Katanya, jika bank daerah maju tentu yang akan merasakan manfaat secara langsung ialah pemerintah daerah yang notabene pemegang saham.
"Sewajarnya mereka (pemda) membesarkan bank bank daerah karena semakin bagus kinerjanya, berimbas pada bagi hasil nanti. Dividen naik, PAD bagus," katanya memberi ilustrasi.
Katanya, seharusnya ada sinergitas antarbank. Ia menduga bisa saja terjadi miskomunikasi dalam penerapan bisnis oleh pelaksana di lapangan. (*)
TONTON JUGA:
