Yasti Beber Alasan Pemindahan RKUD Bolmong dari BSG, Lontarkan Kata ‘Torang Pe Doi, Ngoni Pe Bank’

Yasti Beber Alasan Pemindahan RKUD Bolmong dari BSG, Lontarkan Kata ‘Torang Pe Doi, Ngoni Pe Bank’

Yasti Beber Alasan Pemindahan RKUD Bolmong dari BSG, Lontarkan Kata ‘Torang Pe Doi, Ngoni Pe Bank’
Tribun manado / Maickel karundeng
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow (tengah) 

 Yasti Beber Alasan Pemindahan RKUD Bolmong dari BSG, Lontarkan Kata ‘Torang Pe Doi, Ngoni Pe Bank’

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK - Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yasti Soepredjo Mokoagow, kembali membeberkan alasan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo ke BNI.

Yasti mengungkap beberapa hal sehingga dia mengambil kebijakan RKUD harus dipindah.

Yasti juga menyebut regulasi yang menjadi acuan pemindahan RKUD.

“Undang-Undang Nomor 12 dan Permendagri jelas mengatur bahwa gubernur, bupati dan wali kota diberikan kewenangan untuk menempatkan RKUD di bank yang sehat," ungkapnya Kamis (07/02/2019).

Selain itu, bukan bank pemerintah, bukan bank BUMD, akan tetapi bank yang sehat dengan prinsip-prinsip bisnis.

Baca: Bank SulutGo Buka Layanan Pinjaman Daerah, Kabupaten Sangihe Dapat Rp 170 Miliar

Baca: Denny Tewu : Soal Bank SulutGo, Sebaiknya Setiap Kepala Daerah Bersikap Negarawan

Baca: Syahrial Nilai Ada Motif Politik di Balik Manuver Penarikan RKUD BSG: Pemanasan Pilgub 2020

Sebagai bupati, tentu melihat apakah Bank SulutGo bisa kompetitif di dalam bisnisnya atau tidak.

RKUD berdasarkan UU Nomor 12 diatur bahwa gubernur/bupati/wali kota diberikan kewenangan untuk menempatkan dana di bank yang sehat dengan prinsip-prinsip bisnis.

Jeffry Dendeng, Dirut BSG.
Jeffry Dendeng, Dirut BSG. (TRIBUNMANADO/FERNANDO LUMOWA)

Apalagi di tahun 2017 lalu, salah satu yang membuat Pemkab Bolmong mendapat opini disclaimer dari BPK, karena rekening koran atau RC di Bank SulutGo berbeda dengan data keuangan Pemkab Bolmong.

“Tak hanya itu, Juli 2018 launching pembayaran PBB online, ada perbedaan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kita dengan bank SulutGo. Masalah ini harusnya bisa terselesaikan tapi karena Bank SulutGo tidak membuka akses dan tidak pernah memberikan informasi kepada Pemkab, yah begini jadinya,” beber mantan Ketua Komisi V DPR RI.

Halaman
12
Penulis: Maickel_Karundeng
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved