3 Tahun ODSK Pimpin Sulut, Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sinergitas Sukses Terbangun

Terbukti kedua lembaga tersebut menyebutkan indikasi kemajuan Sulut antara lain menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir di Sulut seiring dengan membanjirnya wisatawan asing dan domestik.ke daerah ini yang memicu pada bertumbuhnya pula aneka peluang bisnis, tenaga kerja dan pendapatan.

Bahkan pada 2018, Bappenas memberikan penghargaan Provinsi Sulut sebagai provinsi tertinggi penurunan angka kemiskinan di Indonesia. "Penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 1 digit!" Kata Gubernur Olly terhadap klaim keberhasilan itu.

*ODSK-nomics yang menekankan kesejahteraan rakyat sebagai output sasaran pembangunan Sulut, juga mengarahkan strategi insentif kemudahan kepada para investor untuk bisa berinvestasi di Sulut. Kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata di Likupang ikut disodorkan mewujudkan komitmen ini.

Aneka investasi internasional pun berbondong-bondong menyerbu Sulut dalam tiga tahun terakhir. Catatan Dinas Investasi dan Perijinan Satu Pintu Provinsi Sulut mencatat realisasi investasi ke Sulut di 2018 mencapai hampir 20 triliun. Ini angka fantastis yang belum pernah dicapai Sulut selama ini!

*ODSK-nomics juga mengungkapkan bagaimana strategi komunikasi berupa lobi intens diperlihatkan Gubernur Olly dan Wagub Steven di level nasional. Dalam konteks ini banyak orang tentu mahfum dengan kedekatan Pak Olly dengan banyak pemimpin nasional: mulai dari Presiden Jokowi, Ibu Mega dan banyak pemimpin nasional lainnya hingga pengusaha kakap di Jakarta.

Tapi pertanyaan sekarang, kedekatan itu memang dimiliki, namun apakah memaintain kedekatan itu dimiliki banyak orang seperti Pak Olly? Tidak! Di sinilah keistimewaan Pak Olly.

Kemampuan tersebut dilakukannya dengan mengajak Wagub Steven untuk kemajuan daerah tercintanya. Hasil nyata dari rangkaian lobi tersebut jelas terlihat dalam aneka kucuran dana APBN di berbagai sektor hingga kucuran mega proyek pemerintah pusat ke daerah ini.

*Dan ODSK-nomics juga memperlihatkan fenomena tak kalah menarik dari paradigma kerja keduanya. Yakni membangunkan sinerjitas pemerintahan antara Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota di Sulut.

Aneka tantangan harus dihadapi dalam konteks ini karena sejumlah kepentingan politik yang berbeda "warna" kerap terjadi di kepemimpinan kabupaten kota. Namun sinerjitas itu tetap terbangun.

Terakhir, persoalan Isue penarikan dana sejumlah kabupaten kota di Bank Daerah Bank Sulut Go (BsG), menyeruak dan menjadi suguhan publik.

Tapi, terlihat persoalan itu tetap dihadapi sebagai dinamika pembangunan yang harus diselesaikan secara arif tanpa menyusahkan rakyat. Sudah pasti supremasi hukum ditampilkan dalam penyelesaian itu.

*Dan di sisi lain, ODSK-nomics memperlihatkan sebuah pola kerja internal di lingkup Pemprov. Yakni bagaimana strategi pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan ini bisa dilaksanakan kalau tak memiliki "Team Tank" yang mumpuni? Di sinilah, ODSK menampilkan sebuah tim pemerintahan para Kepala SKPD dan OPD yang dipimpin Sekprov Edwin Silangen.

Tim ini diubah, dimotivasi dan diupgrade cara berpikir mereka --terukur cara kerja, sebagai tim ulung di lapangan dalam menterjemahkan strategi pembangunan berbasis kerakyatan yang harus diterjemahkan dalam tupoksi masing-masing mereka.

Sosok Sekprov Edwin Silangen mampu memperlihatkan kinerja dalam memback up laju ODSK ini.
Meski harus diakui masih terdapat sejumlah oknum pejabat yang "kelelahan" tak bisa mengikuti laju ODSK dan Sekprov Edwin.

Apalagi oknum ini terlalu asyik dengan mind set definisi lama selama ini, bahwa "pejabat itu adalah mereka yang memimpin dinas dan duduk asyik di belakang meja dengan tombol perintah di ruang ber AC", karenanya alergi terlalu lama berada dengan rakyat di lapangan sebagaimana itu diperlihatkan ODSK