Tegur Kabid, Ketua Ombudsman Sulut Disoraki Para Kepsek, Helda Sebut Pungutan Adalah Mal Praktek
Ketua Ombudsman Sulawesi Utara (Sulut) Helda Tirajoh berkali-kali disoraki para Kepsek dalam pertemuan di Aula Dinas Pendidikan Sulut.
Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Alexander Pattyranie
lihat foto
"Kalau hanya dapat sedikit jangan rakus bikin kegiatan banyak banyak, " kata dia.
Helda membeber, pihaknya menemukan banyak sekali pungli di sekolah.
Selama ini, pihak ombudsman hanya membina saja.
"Padahal bisa kita lapor ke polisi, " kata dia.
Helda juga memperingatkan agar Perda pendidikan yang hendak dibuat tidak melegalkan pungutan.
"Jangan buat aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya, " kata dia.
Sejumlah kepsek kepada Tribun mengaku dana BOS tidak cukup untuk membiayai pendidikan.
Dana BOS ibaratnya "uang jajan" yang pas pasan, hanya membuat sekolah jalan seperti biasa tanpa bisa meningkatkan mutu, sarana dan prasarana.
Solusinya adalah dengan pungutan.
Pungutan dibolehkan dalam Permen di bawah UU Sikdiknas.
Dengan syarat ada persetujuan dengan orang tua dan tidak mematok tarif.
"Kami ingin mencari solusinya tapi ibu Helda sepertinya tidak mudah diajak bicara mengenai solusi, " ungkap seorang Kepsek.
Kabid SMA Arthur Tumipa dalam paparannya meminta adanya solusi bagi sekolah dalam hal membiayai pendidikan.
"Ini masalah yang terus berulang dan belum ada solusinya, " kata dia.
(Tribunmanado.co.id/Arthur Rompis)
