KPK Kumpulkan Pihak Swasta di Kantor Gubernur Sulut, Ada Apa?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah di Provinsi Sulut.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Aldi Ponge
lihat foto
Selain Sulut, kata Tri Gamarefa pada tahun 2018 ini KPK menargetkan 26 provinsi lainnya untuk membentuk komite advokasi.
Gagasan pembentukan kedua komite ini berasal dari pengalaman KPK bahwa 80% penindakan yang ditangani KPK melibatkan para pelaku usaha dan sektor publik/instansi pemerintah.
"Umumnya modus yang dilakukan berupa pemberian hadiah atau gratifikasi dan tindak pidana suap dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara, seperti dalam proyek
pengadaan barang dan jasa serta perizinan," kata dia.
Adapun rekomendasi dari pelaku usaha dari hasil diskusi ialah Kadin dalam proses pengadaan serta sosialisasi mengenai tarif dan prosedur/waktu perizinan.
“Kami harap komite ini bisa jadi bentuk konkret aksi kolaborasi yang membuahkan solusi,“ kata Tri Gamarefa
Pertemuan ini dihadiri para pemangku kepentingan komite advokasi, yakni pemerintah provinsi, Kadin Sulut, dan para pelaku uusaha.
