Ketat Perebutan Empat Kursi Senator di Sulut: Ramoy-Liow Bawa Ribuan KTP ke KPU

Selama ini, terkesan banyak politisi yang gagal berkompetisi di parpol untuk jadi anggota DPR berpindah haluan menjadi calon anggota DPD. Harusnya DPD itu adalah benar-benar representasi daerah, bukan representasi parpol seperti anggota DPR. (fer/war/fin/ryo)

ALAT KELENGKAPAN DPD RI

- Komite I:
1) Pemerintah daerah;
2) Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

3) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
4) Pemukiman dan kependudukan;
5) Pertanahan dan tata ruang;
6) Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan
7) Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

- Komite II:
1) Pertanian dan Perkebunan;
2) Perhubungan;
3) Kelautan dan Perikanan;
4) Energi dan Sumber daya mineral;
5) Kehutanan dan Lingkungan hidup;
6) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal;
7) Perindustrian dan Perdagangan;
8) Penanaman Modal; dan
9) Pekerjaan Umum.

- Komite III
1) Pendidikan;
2) Agama;
3) Kebudayaan;
4) Kesehatan;

5) Pariwisata;
6) Pemuda dan olahraga;
7) Kesejahteraan sosial;
8) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9) Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10) Ekonomi Kreatif;
11) Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan
12) Perpustakaan.

- Komite IV
1) Anggaran pendapat dan belanja negara;
2) Pajak dan pungutan lain;
3) Perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4) Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;
5) Lembaga keuangan; dan
6) Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

- Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

- Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

- Badan Kehormatan (BK)

- Badan Kerja Sama Perlemen

- Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

- Badan Akuntabilitas Publik

- Panitia Musyawarah